NTT-News.com, Kupang – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat-Josep Naisoi (Viktori-Jos) untuk menepati janji kampanye dalam mengusut kasus korupsi di NTT, terlebih kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di SBD.
Demikian hal itu disampaikan Koordinator Kompak Indonesia sekaligus Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa kepada media ini, Minggu 7 Juli 2019 menanggapi situasi korupsi dan OTT yang terjadi di NTT.
Gabriel juga mengatakan, sebagai dukungan Viktori-Jos dalam menangani kasus korupsi di NTT khususnya di Sumba Barat Daya maka Gubernur dan Wakil Gubernur harus memberikan support kepada penyidik dan berani menolak permintaan berbagai pihak jika ada yang meminta untuk mengintervensi kerja Polisi.
“Kami punya tim di lapangan melihat ada pergerakan yang mencurigakan. Ada beberapa oknum pejabat dari SBD wara Wiri ke Jakarta dan kembali ke Provinsi. Kami mencium aroma tidak sedap, ada indikasi sedang berusaha melakukan lobi-lobi kepada gubernur sebagai kepala wilayah untuk mengintervensi Polisi,” ujarnya.
Dia menegaskan, Polisi dan Pemerintah adalah mitra yang tidak boleh saling mengintervensi. Pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya mensejahterakan rakyat dan polisi jalan tupoksinya untuk mengontrol dan menegakkan hukum.
“Sebagai kepala daerah dan petinggi Partai, kita berharap Gubernur NTT tidak menggunakan kewenangan itu untuk melindungi kepala daerah diduga terlibat korupsi. Kita desak VicJos agar jangan jadi backing Pelaku dan Auktor Intelektualis Korupsi di NTT terutama Pejabat Daerah sekaligus kader-kader dari Parpol Pengusung VicJos,” tegasnya.
Dia kembali mengenang bahwa dalam Deklarasi Vicjos mereka berkomitmen untuk berantas Korupsi dan Humann Trafficking di NTT.
Oleh karena itu, Viktori-Jos jangan mau diperalat oleh kepentingan tamak dari para koruptor, terlebih pada kasus OTT di SBD yang menjerat Kadis PMD Alex Saba Kodi dan Kabid Pemdes, Rinto Dangga Loma.
Dia juga menduga kuat, bahwa dugaan korupsi yang menyebabkan ada OTT tersebut melibatkan banyak orang dan Konspirasi yang sangat besar mulai dari Kepala Daerah, Kadis PMD Provinsi hingga oknum pegawai Kementerian Dalam Negeri.
“Ini Bimtek, rupanya hanya sebagai wadah untuk memperhalus Korupsi yang melibatkan banyak orang. Oleh karena itu kita sangat berharap Gubernur NTT juga turut memberikan apresiasi kepada Polisi yang melakukan operasi tangkap tangan di Sumba Barat Daya,” tandasnya.
Penulis : Rey M
