NTT-News.com, Kefamenanu – Primus Neno Olin Kepala Desa Botof, Kecamatan Insana, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU, oleh warganya sendiri, Rabu kemarin (10/02/2021). Kades yang menjabat untuk periode 2015-2021 itu diadukan lantaran sejumlah proyek yang dikerjakan menggunakan dana desa hingga saat ini mangkrak atau tidak selesai dikerjakan.
Proyek tersebut dikerjakan menggunakan dana desa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 lalu. Informasi yang berhasil dihimpun media ini belasan warga yang mengadu tersebut terlihat tiba di Kantor Kejari TTU menggunakan sebuah angkot mikrolet. Setelah tiba, perwakilan warga langsung masuk dan membuat pengaduan.
Stanis Laus Faentaono, salah satu perwakilan warga saat diwawancarai awak media menjelaskan, pengaduan tersebut dibuat lantaran sejumlah proyek yang dikerjakan Pemdes Botof sejak tahun 2016 hingga 2019 tidak selesai dikerjakan. Selain itu ada juga pengerjaan lapangan bola volley yang hingga saat ini tidak kunjung dilaksanakan.
Pada tahun 2017 juga, jelasnya, telah diadakan satu unit mesin penepung dengan pagu dana sebesar Rp 30 Juta. Namun setelah diadakan, mesin tersebut dikuasai pengelolaannya oleh kepala desa.
Stanis menambahkan, pada tahun anggaran 2018 juga telah dianggarkan untuk pengerjaan deker, crossway, saluran dan juga tembok penahan pada jalan desa dengan anggaran sebesar Rp390 juta. Namun setelah digali menggunakan alat berat dan material batu pasir diturunkan, hingga saat ini pengerjaannya tidak kunjung dilakukan. Akibatnya, hingga saat ini saluran, deker, crossway serta tembok penahan yang telah digali tersebut sudah kembali tertimbun tanah.
“Selain itu, material batu dan pasir hingga saat ini dibiarkan begitu saja (Mubazir). Untuk deker juga sudah digali tapi tertutup kembali,” bebernya.
Stanis melanjutkan, pada tahun anggaran 2019 juga telah dianggarkan untuk pembangunan satu unit gedung aula serbaguna dengan pagu dana sebesar Rp401 juta. Namun setelah material seluruhnya diturunkan, hingga saat ini pengerjaan gedung tersebut tidak kunjung dilaksanakan.
Hal lain yang disesalkan warga soal pengelolaan dana desa Botof sejak 2016 hingga saat ini terkesan sangat tidak transparan. Hal itu lantaran tidak ada papan informasi desa tentang besaran anggaran dan pengelolaan dana desa, ini membuktikan bahwa pemdes mengelolah dana tidak transparansi.
“Tidak pernah tanya, karena kami masyarakat biasa ini tidak bisa tanya, kami mau tanya juga kecuali turun ke rumahnya,” tuturnya.
Sementara itu, Simon Tanesib salah satu warga lainnya mengaku laporan yang dibuat pihaknya tersebut tidak bermaksud menuding siapa pun melakukan tindak pidana korupsi. Laporan tersebut dibuat agar pihak penegak hukum bisa segera turun untuk mengusut tuntas dan mencari tahu penyebab sejumlah proyek tersebut tidak bisa selesai dikerjakan.
“Laporan ini tidak mengada-ada, sesuai dengan fakta di lapangan,” tuturnya.
Simon menambahkan, sesuai informasi yang diterima, laporan tersebut masih akan diteruskan ke meja pimpinan Kejari TTU. Ia berharap laporan warga bisa segera direspons dengan turun langsung ke Desa Botof untuk melihat kondisi di lapangan dan tetap melibatkan warga dalam pemantauan di lapangan.
“Harapannya kejaksaan bisa segera turun ke lapangan untuk melihat langsung barang bukti yang ada di lapangan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Desa Botof Primus Neno Olin saat dikonfirmasi media ini melalui telepon whatsapp membenarkan adanya sejumlah proyek yang belum selesai dikerjakan. Primus menjelaskan, untuk gapura sebenarnya beberapa waktu lalu sudah selesai dikerjakan. Namun jembatan yang berada tepat di ujung gapura roboh. Bagian kiri dari tembok gapura itu pun ikut roboh.
“Jembatan yang roboh itu sampai pohon gapura ikut roboh, kita masuk dari cabang sebelah kiri, tapi untuk gapura kami siap selesaikan,” tuturnya.
Untuk beberapa proyek lainnya seperti gedung PAUD, fasilitas pendukung jalan, lapangan bola volley, gedung aula, serta sumur bor, kata Kades Primus, dalam pertemuan pada Selasa (09/02/2021) kemarin, ada usulan dari BPD agar pelaksanaannya dilakukan setelah pemilihan kepala desa yang akan digelar beberapa saat lagi.
Hal itu dimaksudkan untuk mencegah agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Namun ia bersikukuh menolak usulan tersebut dan meminta pekerjaan tetap dilanjutkan tanpa menunggu Pilkades.
“Tapi saya bilang tidak ada, Pilkades tetap Pilkades tapi urusan ini tetap harus berjalan,” tuturnya.
Primus menuturkan, untuk beberapa proyek, dananya sebagian besar sudah habis digunakan untuk pembelanjaan material. Sementara yang belum sama sekali dilaksanakan seperti sumur bor, dananya masih tersimpan hingga saat ini.
“Tidak ada masalah sebenarnya,” tutur Kades Primus.
Sementara terkait pengaduan masyarakat ke Kejari TTU, Kades Primus mengaku siap diperiksa. Namun ia berharap pemeriksaan tidak dilakukan dalam Minggu ini tetapi pekan depan.
Penulis : Laris Mataubana
