NTT-News.com, Kupang – Ketua Meliantus Tefa, SP. S.Th. S.Sp Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti, DPD Provinsi NTT Menghimbau seluruh Masyarakat Jika Ada Membawa Nama Organisasi dengan melakukan pengutan-pungutan, itu tidak dibernarkan dan hal tersebut adalah Pungutan Liar (Pungli).
Melianus meminta untuk seluruh Masyarakat Nusa Tenggara Timur, jika ada oknum yang membawa nama lembaga atau pun nama organisasinya jangan percaya apalagi dilayani dan segera lapor di penegak hukum.
“Saya minta seluruh DPC Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti untuk di kawal betul-betul yang Pungli di masyarakat yang membawa nama organisasi apa saja, Kami tau bantuan program dari pusat untuk masyarakat itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tapi tidak ada pengutan,” ujarnya Meliantus, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Segera Lantik Pengurus Tiga DPC
Dia mengatakan bahwa beberapa hari dirinya memantau pemberitaan di sosial media, dan viral dari Sumba Barat Daya soal adanya oknum mengatasnamakan relawan Partai PDIP Pusat untuk melakukan pungutan liar.
“Beberapa hari ini saya pantau berita – berita bahwa ada Oknum di kabupaten Sumba barat daya yang mengaku sebagai relawan PDIP Pusat dan mendapat mandat untuk mendata warga yang belum memiliki rumah layak huni,” tuturnya.
Namun dari aktivitas yang dijalankan organisasi dan oknum-oknumnya itu dinilai melakukan pungli karena menagih sejumlah uang dari masyarakat.
Baca Juga: Yakoba Lero Diciduk, Sempat Melawan Memberi Perlawanan kepada Aparat Polres SBD
“Setiap warga yang ingin punya rumah layak huni harus bayar uang Rp.200,000,00. setiap kepala keluarga, dan Itu salah satu pungli dan harus diproses secara hukum,” tegas Melintus Tefa. (Rafael)
