NTT-News.com, Waibakul – Dana Desa saat ini menjadi perhatian serius bagi seluruh Pemerintah Kabupaten karena sudah banyak Kepala Desa yang menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan aturan sehingga harus berurusan dengan hukum.
Khusus untuk Kabupaten Sumba Tengah sudah ada beberapa Kepala Desa yang terindikasi kasus penyalahgunaan Dana Desa dan ini menjadi masalah yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk mengevaluasi Dana Desa secara rutin.
Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S. K. Limu, ketika menghadiri acara Bursa Inovasi Desa, Senin (08/7/2019) yang dihadiri para Kepala Desa se-Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, mengatakan Dana Desa ini sangat rawan maka pihaknya akan melakukan pengawasan secara berlapis, kaitan internal Kepala Desa, Dinas PMD, dan Inspektorat akan melakukan pengawasan secara rutin.
“Dana Desa adalah kerja sama antara Kemendagri, Kemendes, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga jika ada Kepala Desa yang coba main-main dengan Dana Desa, misalnya Pembangunan Rumah Mandiri yang berasal dari Dana Desa mangkrak atau tidak selesai, maka bukan lagi Inspektorat yang periksa melainkan pihak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menindak langsung,” tegasnya.
“Saya sendiri yang akan melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Saya tangkap sendiri jika ada yang coba main-main, sampai saat ini di Sumba Tengah ada Kepala Desa yang kasusnya sudah sampai pada ranah hukum dan sudah masuk tahap persidangan di pengadilan, ini kasus yang lama karena main-main dengan Dana Desa, jika ada Kepala Desa yang mau coba-coba ya silakan,” tegasnya.
Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan dalam tataran korupsi saja tapi juga tataran mangkraknya pekerjaan, karena kebanyakan penggunaan Dana Desa hanya pada tataran pertanggungjawaban bukan pada tataran penyelesaian pekerjaan.
Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumba Tengah agar secara bersama-sama mengawal pembangunan dari Dana Desa maupun pembangunan dari Dana APBD dan APBN agar transparan dan menghasilkan pembangunan yang optimal dan berkualitas.
“Mari kita sama-sama kawal pembangunan di Sumba Tengah, jika ada yang menyimpang atau mangkrak langsung lapor supaya kita evaluasi atau langsung proses,” imbuhnya. (Hms)
