NTT-NEWS.COM, Oelamasi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang, Jhoni Namseo, menyarankan agar pencairan anggaran proyek tahun 2015 ini diputuskan melalui satu pengkajian yang matang, sebab jika mengalami kerugian negara hingga berujung dibawah keranah hukum, maka tim PHO dinas-lah menjadi ujung tombak utama.
“Tim PHO kami tidak boleh asal terima hasil pekerjaan saja, karena ketika asal terima lalu serahkan uangnya ke pihak penyedia jasa, tapi kemudian proyek bermasalah, (dibawah keranah hukum*), pasti yang dipegang paling pertama yaitu tim PHO,” ungkap Jhoni Namseo dihadapan Bupati Kupang Ayub Titu Eki, bersama sejumlah awak media, Senin (30/11) petang di kantor Bupati Kupang.
Jhoni mengungkapkan bahwa, kali ini ia akan mengerahkan seluruh timnya, baik TPK dan PHO agar jangan mencoba bermain mata dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa serta diperlukan ekstra ketelitian dalam pembiayaan yang merujuk pada pelaporan sesuai dengan perbandingan standar jumlah volume hasil pekerjaan proyek.
“Saya sudah bentuk tim, ada tim TPK dan tim PHO, lalu saya sudah beritahu mereka jangan main-main ama, untuk itu, khusus proyek tahun ini segera turun pantau juga, teliti betul pekerjaan yang ada dilapangan baru bisa cairkan uang sesuai dengan volume kerjanya,” ucap Jhoni, dengan nada polos.
Dirincikan Jhoni, dari sejumlah laporan yang masuk baik langsung ke bupati, kepada dirinya maupun dirilis media dari masyarakat, akan manjadi pedoman dalam melakukan verifikasi data sesuai dengan kebutuhan material ril.
“Contoh, peningkatan jalan harus gunakan telfot, atau pemeliharan harus mulai dari batu karang lima tujuh, ikuti proses, tapi apabila aspal tidak gunakan sesuai standar, itu kita hanya akan bayar sama dengan jumlah pemakaian,” imbuhnya.
Diakuinya, Saat ini kebanyakan pekerjaan proyek yang ada gagal perencaanan, akibat dari sejumlah penyedia jasa konstruksi perencanaan hanya menggunakan foto satelite.
“memang sekarang hampir semua perencaan, hanya pakai google maps, dan mereka tidak tahu persis dilapangan, ambil contoh volume debit air besar tapi saluran yang tersedia kecil, adapun kondisinya berada di bawah bahu jalan, sehingga ke depan selain verifikasi bendera proyek fisik pasti kita juga akan verifikasi penyedia jasa perencanaan dan pengawasan,” jawab Jhoni kepada media ini. (George)
