NTT-News.com, Kupang – Koordinator Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia sekaligus Direktur Padma, Gabriel Goa meminta penyidik Polres Sumba Barat untuk mendalami lebih jauh kasus Bimtek Kepala Desa di Sumba Barat Daya (SBD) yang menjerat Kadis PMD SBD, Alex Saba Kodi dan Kabid PMD Rinto Danggaloma sebagai Tersangka.
Kompak menduga adanya keterlibatan banyak pihak termasuk oknum pegawai dari kementerian, pihak penyelenggara Bimtek dan juga kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Sinun Pertrus Manuk. Pasalnya rencana Bimtek ini muncul setelah adanya pertemuan di Kupang pada awal April 2019, sementara APBDes biasanya telah ditetapkan sebelum memasuki tahun anggaran 2019.
“Kalau hanya Bimtek saja, kenapa harus ke Jakarta? Kenapa tidak mendatangkan pihak yang berkompeten untuk Bimtek di SBD? Kuat dugaan saya dan masyarakat ini adalah konspirasi besar dari semua pihak yang terlibat untuk menghabiskan duit orang miskin dan sebagiannya masuk ke kantong mereka melalui fee dari pihak ketiga. Polisi disarankan untuk periksa oknum pegawai Kementrian, pihak ketiga, dan Kadis PMD Provinsi NTT Sinun Petrus Manuk,” tandas Gabriel, Sabtu 6 Juli 2019.
Dia berharap penyidik Polres Sumba Barat serius menangani kasus ini dan tidak tunduk pada tekanan apapun, sebab kemungkian-kemungkinan itu bisa terjadi. Apa lagi menurutnya, ada dugaan oknum-oknum aktor intelektual sedang wara-wiri melakukan lobi untuk melepas dan membebaskan para tersangka.
“Harapan kami agar Polres Sumba Barat serius tangani kasus ini sekaligus periksa Penyelenggara Bimtek di Jakarta termasuk Kementerian yang disebut ikut serta dan juga Kadis PMD Provinsi. KOMPAK INDONESIA akan berkoordinasi dengan KPK RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk mengawal penanganan kasus ini di Polres Sumba Barat agar tidak dipetieskan apalagi diesbatukan,” tuturnya.
Sementara Kadis PMD Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk yang dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa semestinya bukan dirinya yang dipertanyakan soal kasus yang menimpa Kepala Dinas PMD SBD, Alex Saba Kodi dan Kabid PMD Rinto Danggaloma.
“Yang dikejar itu yang Dina PMD SBD, bukan saya. Kenapa mesti saya? Saya tidak pernah meminta Dinas PMD Kabupaten SBD untuk menganggarkan kegiatan Bimtek,” sanggahnya.
Soal makan malam bersama dengan para Kadis PMD se-NTT bersama salah satu oknum pegawai Kementrian Dalam Negeri dan pihak ketiga yang bakal menjadi pelaksana Bimtek. Pertemuan itu dibenarkan Petrus Manuk, namun pertemuan itu hanya sekedar makan bersama tanpa membahas apa-apa setelah menggelar kegiatan di hotel Sasando.
“Teman-teman Kadis (PMD) Kabupaten betul tapi tidak untuk menggolkan kepentingan pihak tertentu apalagi membahas fee. Tidak ada itu. Sesuai Permendes 16 tahun 2018 Dana Desa untuk membiayai Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jadi Dana Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa semestinya diambil dari Pos Alokasi Dana Desa APBD II,” jelasnya.
Soal oknum yang dianggap pihak ketiga yang dibawah oleh pegawai kemetrian tersebut, Petrus mengaku tidak tahu, namun ia mengetahui bahwa yang datang dari kementrian adalah tim.
“Saya tidak tahu kalau yang bersama dengan pegawai kementerian itu penyelenggara Bimtek. Saya tau saja mereka yang datang adalah tim untuk membawa materi dalam rapat koordinasi Dinas PMD,” ungkapnya.
Terkait pemberitaan dari salah satu media online dengan judul Polisi Tahan Kepala Dinas PMD Tanpa Alasan, menurutnya bahwa itu adalah bahasa wartawan dan tidak pernah mengeluarkan statemen seperti yang ditulis wartawan itu.
“Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Polisi menahan mereka tanpa alasan yang kuat. Kepada salah seorang wartawan bahkan saya sampaikan bahwa karena sudah ditangani Polisi Kita hormati saja dan kita tunggu saja kesimpulan dari polisi,” tegasnya.
Penulis: Rey M
