NTT-News.com, Oelamasi – Anggota DPRD Kabupaten Kupang menyatakan siap bersurat ke Pemerintah Pusat terkait bantuan bencana alam Badai Seroja yang belum semua masyrakat terima bahkan ada yang tidak menerima sama sekali dengan alasan tidak memiliki Kartu Keluarga (KK).
Pernyataan ini disampaikan Anthon Natun setelah masyarakat Kabupaten Kupang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kupang dan mengikuti pemberitaan beberapa hari lalu yang menyebutkan beberapa masyarakat Kabupaten Kupang masih ada yang belum menerima bantuan dana seroja dengan berbagai alasan termasuk alasan tidak memiliki KK oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dana bantuan Seroja yang diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Kupang yang terkena dampak bencana Seroja ini diperkirakan sebesar Rp 229,90 miliar untuk 11.036 Kepala Keluarga tapi sampai saat ini juga belum semua terealisasi sampai ke tangan masyarakat yang terdampak dari Badai Seroja tahun 2021 lalu.
Baca Juga: Bantuan Seroja Tak Kunjung Datang, Begini Keluhan Warga Desa Oenaik
Persoalan tersebut sangat menyita perhatian publik Kabupaten Kupang dan tak terkecuali Anggota DPRD Kabupaten Kupang Dapil 2 Amarasi, Anthon Natun. Pada saat itu dengan sigap mengajak masyarakat Oesao dan Babau, Kabupaten Kupang untuk melakukan dialog secara langsung yang diselenggarakan pada, (Senin 05/09/2022) siang.
Dalam dialog yang dihadiri kurang lebih ratusan masyarakat yang terdampak bencana, banyak keluh kesah dan keresahan masyarakat yang disampaikan para anggota DPRD tersebut.
“Rumah sudah selesai bangun pake uang sendiri tapi bantuan belum datang juga, administrasi kita sudah urus tapi cek nama tidak ada, kami harap haknya kami masyarakat jangan dibikin jadi lahan proyek dan kami meminta untuk bantuannya ini di berikan secara langsung tunai,” pinta salah seorang masyarakat.
Baca Juga: Progres Stimulan Rumah Dampak Seroja di Kota Kupang Diapresiasi Wagub NTT hingga BNPB RI
Menanggapi keluhan masyarakat anggota DPRD asal partai Hanura tersebut sangat menyayangkan kinerja dari pemerintah Kabupaten Kupang yang tidak transparan.
“Periode yang lalu kita sudah mengadakan posko bencana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kupang kemudian kerja sama dengan pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan dan pemerintah pusat dan memperoleh data-data korban bencana seroja,” kata Anthon.
Menurutnya, data-data itu sebagai indikator turunnya anggaran Rp. 229.90.000.000 00. Miliar.
Baca Juga: Dana Seroja 5,2 milyar Masih Mengendap Di Rekening BPBD TTU
“Saya heran bapak mama kalau pemerintah Kota Kupang yang terdampak bencana itu mereka langsung mengeksekusi, baik itu kategori berat, kategori sedang maupun kategori ringan yang terkait,” ungkapnya Anthon membandingkan dengan penyaluran Dana bantuan Seroja di Kota Kupang.
Anthon sendiri mengendus adanya indikasi penyalahgunaan dana tersebut oleh pihak-pihak tertentu.
“Memang kita disini ada indikasi bahwa dana ini mau di proyekan dan kami tidak setuju karna ini bukan anggaran yang turun dari pusat yang bersifat proyek, tidak bersifat tender, dan tidak bersifat kontrak,” bebernya.
Baca Juga: BNPB Pusat Belum Cairkan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Dampak Seroja
Lantaran tidak sepakat dengan apa yang menjadi rencana dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengubah cara pengelolaan dan penyaluran dana bantuan seroja tersebut, Anthon mengaku telah membuat konsep surat untuk dilaporkan ke Kementerian dan Presiden.
“Kami sudah konsepkan surat ini bapak mama, kami akan bersurat ke presiden sampe kepada mentri dan memang kami sudah siapkan ini untuk kita kirim ke pemerintah pusat untuk kita menanyakan persoalan ini,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut Anthon Natun juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap terus melangkah maju dan jangan pernah takut berjuang demi keadilan. (Ido)
Laporkan
Redaksi
Youtube
