NTT-News.com, Kupang – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Junaidin Mahasan mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores untuk mempercepat realisasi bantuan penanganan bencana sekaligus membuka penggunaan anggaran secara transparan kepada publik.
Desakan tersebut disampaikan menyusul masih adanya masyarakat terdampak gempa yang mengaku membutuhkan bantuan dasar, seperti terpal, selimut, makanan, air minum dan kebutuhan lainnya.
Padahal, pemerintah sebelumnya menyatakan pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan sebesar Rp200 miliar untuk penanganan dampak gempa Flores. Bahkan, disebutkan masing-masing kabupaten terdampak telah menerima alokasi sekitar Rp20 miliar.
Junaidin mempertanyakan mengapa, di tengah situasi darurat, masih terdapat warga yang harus menghubungi dirinya melalui telepon, WhatsApp maupun pesan pribadi untuk menyampaikan kebutuhan dasar mereka.
“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” tegas Junaidin.
Menurutnya, jika terdapat kendala dalam administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban, pemerintah harus segera mencari solusi agar bantuan tidak tertahan terlalu lama di tingkat birokrasi.
Ia menilai kecepatan pemerintah dalam menangani kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam kondisi bencana.
“Kalau ada kendala administrasi, pengadaan, verifikasi atau pertanggungjawaban, pemerintah harus mencari jalan keluarnya. Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Sebagai Ketua Fraksi PSI NTT, Junaidin meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak membuka data secara transparan kepada masyarakat.
Ia mempertanyakan sedikitnya lima hal penting terkait penggunaan bantuan Rp200 miliar tersebut.
Pertama, berapa dana yang sudah diterima masing-masing daerah. Kedua, berapa dana yang sudah direalisasikan. Ketiga, berapa bantuan yang benar-benar sudah sampai kepada masyarakat.
Keempat, pemerintah diminta menjelaskan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan apa saja. Kelima, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka berapa stok terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum yang tersedia serta wilayah mana yang sampai saat ini belum menerima bantuan.
Menurut Junaidin, pernyataan bahwa bantuan telah disalurkan harus disertai dengan data yang dapat diperiksa publik.
“Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” ujarnya.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Anggaran Masuk
Senada dengan itu, Junaidin yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD NTT menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah dalam situasi bencana bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana harus dilihat dari kondisi masyarakat di lapangan: apakah warga sudah terlindungi, mendapatkan makanan dan air minum, serta memiliki tempat yang layak untuk beristirahat.
“Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran negara yang disiapkan untuk masyarakat terdampak harus segera memberikan manfaat nyata, terutama bagi warga yang masih berada dalam kondisi rentan pascabencana.
“Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama,” pungkas Junaidin. ***