NTT-News.com, Kefamenanu – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sesalkan Kinerja kepala Desa T’eba Timur Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pasalnya, 10 unit Rumah bantuan tidak layak huni yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2019 dengan besaran anggaran Rp 38.718.500.00 per unit rumah terdapat beberapa perangkat Desa dan anak kepala Desa yang dapat, sedangkan di Desa tersebut masih ada masyarakat yang rumah sudah tidak layak huni tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Plt Kadis PMD, Egi Sanam Kepada media ini, menuturkan, kebijakan Kades dalam bantuan rumah tidak layak huni itu satu hal yang disesalkan dan dirinya tidak respek dengan kinerja Kepala Desa T’eba Timur yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya.
“Itu suatu hal yang patut disesalkan. Dan saya sangat tidak respek dengan kinerja kepala desa yang mengutamakan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya,” kesalnya saat di konfirmasi via pesan Whatsapp. Minggu, (05/07/2020).
Selain itu lanjut Sanam bantuan rumah layak huni yang bersumber dari Dana Desa itu, untuk masyarakat yang tidak mampu dalam hal ini tepat pada sasaran.
“Pembangunan rumah layak huni yang menggunakan Dana Desa itu diperuntukan bagi warga masyarakat desa yang tergolong miskin terutama yang belum memiliki rumah dan/atau yang rumahnya tidak layak,” jelas Sanam.
Dirinya juga mengatakan akan segera panggil kepala Desa untuk segera mangklarifikasi kebijakan yang menurutnya disesalkan.
“Saya akan panggil untuk mendapatkan klarifikasi dari yang bersangkutan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, bantuan rumah di Desa T’eba Timur, Anak Kades & Perangkat Desa Juga Dapat
Bantuan Rumah tidak layak huni di Desa Teba Timur, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) salah sasaran.
Pasalnya bantuan Rumah tidak layak huni dengan Dana yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp. 38.718.500.00 perumah di Desa tersebut salah sasaran, karena anak Kepala Desa dan beberapa Perangkat Desa juga dapat bantuan Rumah layak huni.
Penulis : Fridus
