NTT-News.com, Kupang – Pemerintah Kota Kupang mengajak semua kalangan termasuk LSM seperti CIS Timor dan Care Indonesia untuk bergandengan tangan mewujudkan Kota Kupang yang tangguh terhadap bencana. Ajakan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat menjadi pembicara dalam acara Workshop berbagi pembelajaran program partners for resilience-strategic partnership (PfR-SP) 2016-2020 yang diselenggarakan oleh Care Indonesia dan CIS Timor. Turut mendampingi Wawali dalam workshop tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd, M.Si.
Workshop dengan tema menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan risiko terpadu dalam kebijakan perencanaan pemerintah untuk membangun ketangguhan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut diikuti Wawali dari ruang kerjanya secara daring melalui aplikasi zoom, Kamis (22/10). Menurutnya Pemerintah Kota Kupang dalam upaya penanggulangan bencana dan upaya lainnya termasuk penanganan covid 19 selalu menggunakan pendekatan pentahelix, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik pengusaha, akademisi, media maupun LSM seperti CIS Timor dan Care Indonesia.
Pada kesempatan yang sama Wawali menyampaikan terima kasih kepada CIS Timor dan Care Indonesia atas program dan kegiatannya yang dibuat di Kota Kupang dalam kaitan penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi yang menurutnya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang. Dia berharap kerja sama ini bisa terus dipertahankan demi mewujudkan Kota Kupang yang tangguh. Menurutnya beberapa waktu lalu Kota Kupang terpilih menjadi salah satu dari 10 kota contoh di Indonesia, penerima manfaat proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Kegiatan CRIC akan mendukung kota-kota dalam mempersiapkan rencana pembangunan perkotaan selama lima tahun ke depan, yang berketahanan iklim dan berkelanjutan melalui analisis ilmiah, penerapan perangkat yang inovatif dan pembelajaran.
Dari program ini Uni Eropa melakukan urban analysis untuk kota Kupang tahun 2020 dan ditemukan empat hal yang menjadi acuan penanggulangan mitigasi di Kota Kupang. Yang pertama soal air bersih yang jangkauannya baru mencapai 50 persen, sehingga menyebabkan kekeringan. Untuk itu BPBD Kota Kupang saat ini sudah menyiapkan bantuan 500 tangki air bersih bagi warga yang membutuhkan. Persoalan yang kedua adalah pengolahan sampah. Saat ini menurutnya produksi sampah di Kota Kupang mencapai 200 ton per hari dan terkendala di pengangkutan. Persoalan lain adalah kendala transportasi karena kapasitas jalan, kemacetan dan angkot yang menua. Temuan lain dari urban analysis adalah soal perumahan dan permukiman. Karena itu menurut Wawali rencana kontijensi untuk kebakaran, banjir dan longsor merupakan langkah yang tepat.
Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk penanggulangan bencana. Salah satunya adalah dengan memantapkan kembali kota tangguh agar Kota Kupang bisa lebih tahan dalam menghadapi bencana. Pemkot Kupang juga mengupayakan kecepatan pemulihan/recovery jika terjadi bencana. Upaya lain yang dilakukan Pemkot adalah tetap memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan murah meskipun ada bencana.
Menindaklanjuti ajakan kepada CIS Timor dan Care Indonesia Wawali minta agar semua pihak member perhatian kepada lima aspek, antara lain; ketangguhan dalam asepk social yang menyangkut pendidikan kepada masyarakat, kesehatan dan SDM; ketangguhan ekonomi; ketangguhan lingkungan hidup; ketangguhan infrastruktur serta tata kelola.
Direktur CIS Timor, Buce Ga dalam workshop tersebut menjelaskan Care Indonesia bersama CIS Timor sebagai mitra pelaksana telah mengimplementasikan program Partners for Resilience Strategic Partnership (PfR-SP) di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tahun 2020 PfR telah memasuki tahun kelima dan akan segera berakhir. Fokus mereka pada fase kedua ini adalah membangun dialog dan berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait mulai dari level desa sampai nasional agar pendekatan IRM (Integrated risk management-Pengelolaan Resiko Terpadu-PRT) diintegrasikan ke dalam produk kebijakan dan perencanaan pembangunan. Tujuan dari program ini menurutnya yaitu mempengaruhi dokumen perencanaan desa dengan menggunakan paying dana desa agar mengintegrasikan IRM/PRT. *PKP_ans
