NTT-News.com, Waingapu – Kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) menuai kontraversi dari berbagai pihak. Pasalnya, kehadiran PMI dinilai akan mencoreng nama baik mahasiswa yang seharusnya tidak berafiliasi dengan kepentingan politik praktis. Penggunaan kata Mahasiswa dalam nama partai tersebut juga disebut telah menodahi eksistensi Mahasiswa.
PMI juga dinilai akan menimbulkan berbagai tafsiran buruk dari kalangan umum yang hendak menimbulkan ‘kepincangan’ mahasiswa ketika melakukan gerakan-gerakan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
Demikian dikatakan oleh salah seorang tokoh muda dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Elvensias Umbu Maramba Awang, pada Kamis (28/04/2022).
Elvensias menyebut PMI berpotensi akan memecah belah persatuan Mahasiswa dalam melakukan gerakan sosial. Dia menduga tujuan didirikan PMI merupakan kepentingan para elit untuk menghacurkan asas perjuangan mahasiswa yang sedang berkonsterasi dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.
“Dalam konteks keberadaan mahasiswa, di dunia gerakan tentu dikenal sebagai pemegang teguh Nadi gerakan yang tidak terafiliasi dgn kepentingan politik praktis,” Ungkap Elvensias yang akrab di sapa Elven itu.
Elven menjelaskan, dengan adanya Partai Mahasiswa Indonesia akan menimbulkan banyak Kecurigaan dari berbagai kalangan atau publik secara umumnya. Selain itu, kata Elven, indepedensi mahasiswa pun akan diragukan serta gerakan-gerakan dari setiap Mahasiswa dapat dinilai multitafsir oleh siapapun.
Seharusnya, lagi kata Elven, pencetusan nama partai tersebut harus menghindari penggunaan kata Mahasiswa. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam kubuh Mahasiswa maupun dari berbagai elemen masyarakat.
“Penggunaan kata Mahasiswa dalam nama partai itu seolah Mahasiswa adalah pendiri partai itu dan juga terkesan bahwa Mahasiswa akan terlibat dalam politik praktis, mestinya harus menggunakan diksi yang tidak merugikan kelompok manapun,” tambahnya.
Namun demikian, Elven meminta keoada seluruh Mahasiswa agar tetap berpegang teguh pada prinsip ataupun fungsinya, yakni sebagai agent of control bagi pemerintah tanpa harus berada pada garis perjuangan politik praktis. (RIAN)
