NTT-News.com, Tambolaka – Kehadiran sekolah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mendapat dukungan dari pemerintah. Pasalnya, kehadiran sekolah PMI dapat dijadikan sebagai sarana informasi dalam mencegah calon PMI secara ilegal.
Sekolah PMI dibangun oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Desa Ramadana, Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya. Sekolah itu diresmikan pada Kamis (24/08/2022).
Sebelumnya, Kamis (16/6/2022) bulan lalu, Bupati SBD telah menandatangani MoU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan BP2MI di Aula KH Abdulrahman Wahid, BP2MI Jakarta.
Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete mengapresiasi inisiasi BP2MI membangun Sekolah PMI di Desa Ramadana. Tujuannya, lanjut Kodi Mete, agar masyarakat bisa bekerja ke luar negeri lewat jalur resmi.
Kodi mete menjelaskan, sekolah PMI ini akan menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian, ia meyakini, pencegahan terhadap calon kerja ilegal akan teratasi.
Kodi Mete mengakui masih banyak warga masyarakat yang belum memahami mekanisme keberangkatan sebagai pekerja migran.
“Sekolah PMI untuk mendapatkan dan menuntut ilmu. Ini terobosan baru dari BP2MI. Walaupun lounching di Ramadana, sekolah PMI akan menyebar diseluruh wilayah SBD,” kata Kodi Mete sebelum lounching sekolah PMI.
Kodi Mete menambahkan, Sekolah PMI ini untuk mengedukasi masyarakat, karena Pemkab SBD sangat konsen dengan urusan PMI. Ia menilai peluncuran sekolah PMI relevan dengan program pemerintah daerah, yakni tujuh jembatan emas.
“Dengan adanya sekolah ini, program pemerintah desa pintar, desa cerdas bisa dikolaborasikan dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat,” tambah Kodi Mete.
Kodi Mete meminta kadis Nakertrans SBD untuk bersinergi dengan seluruh Kepala Desa untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat.
Ditemui terpisah, Direktur sistem dan strategi penempatan dan perlindungan kawasan Amerika dan Pasifik di BP2MI, Servulus Bobo Riti menyebut hadirnya sekolah PMI di SBD sebagai instrumen alternatif dan infolmal yang digerakkan mantan PMI.
“Baik yang legal ataupun ilegal guna menumbuhkan kesadaran akan dampak buruk dari penempatan ilegal dan penyalahgunaan narkotika saat bekerja di negara penempatan,” tambah Servulus.
Menurut Servulus, SBD masih dinilai rawan dengan adanya pekerja migran secara ilegal. Sehingga dirinya berinisiatif menghadirkan sekolah migran dengan bekerja sama dengan pemerintah SBD.
Sedangkan untuk NTT, tambah Servulus, ada beberapa Kabupaten/Kota yang sedang menjalankan sekolah PMI tersebut. Khusus di Pulau Sumba, Servulus menyebut ada tiga Kabupaten yang sudah MoU, yakni, Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
BACA JUGA: Pimpin Upacara Bendera 17 Agustus, ini Kata Bupati SBD
“Tentunya saya sangat berterimakasih kepada pemerintah daerah yang sudah MoU dengan tim BP2MI. Hal ini akan menjadi tanggungjawab dalam mencegah keberengkatan tenaga kerja secara ilegal,” ujarnya. (Gusti)
