Pernyataan dari Dinsos Nakertrans SBD Hanya untuk Membela Oktavianus

0
348
James Marking Ana Rato, Kakak Kandung dari Doti Gandi Lende
 James Marking Ana Rato, Kakak Kandung dari Doti Gandi Lende
James Marking Ana Rato, Kakak Kandung dari Doti Gandi Lende

NTT-News.com, Kupang – Menanggapi hak jawab yang disampaikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kepada media ini, Kamis 14 April 2016, James Marking Ana Rato menyebut bahwa Pernyataan itu hanya untuk membela perilaku korup dari Oktavianus Bumma. (baca juga;
Begini Tanggapan Dinsos, Nakertrans SBD Soal Oktavianus Bumma)

“Pernyataan Kepala Dinas Nakertrans melalui kepala Bidang Tenaga Kerja itu hanya pembenaran dan menutupi perilaku tidak terpuji dari Oktavianus Bumma. Adik saya memang benar menggunakan KTP dan Pasport, dan adik saya Doti bukan baru pertama kali berangkat keluar negeri tetapi sudah berulang kali, jika alasannya harus melalui PJTKI, maka itu keliru besar karena tanpa melalui PJTKI pun tetapi dengan dokumentasi yang lengkap itu tetap dibenarkan,” kata James, Kamis 14 April 2015 malam.

Surat ijin dari orang tua dan kepala desa, lanjutnya tidak harus dikantongi lagi karena pada awalnya, Doti sudah melalui PJTKI yan resmi dan mendapat ijin dari desa dan keluarga. “Kami dari keluarga mengijinkan dan Doti bukan baru pergi keluar negeri tetapi sudah berulang kali, selama 7 tahun 9 bulan, selama itu Doti bolak balik Sumba, Macau dan Hongkong,” kisahnya.

Terkait pernyataan yang menyebutkan dirinya menyampaikan pernyataan sepihak dan seolah menuduh Oktavianus Bumma, James menegaskan bahwa apa yang Ia sampaikan itu merupakan cerita yang sebenarnya dari adiknya dan dapat dipertanggungjawab. “Saya ini seorang pendeta dan adik saya selalu taat serta tidak pernah bohong ke saya, jadi apa yang disampaikan kepada saya itu benar adanya. Bukan pernyataan sepihak,” tegasnya.

Mengenai pembelaan diri dari Oktavianus Bumma bahwa tidak pernah meminta uang sebanyak Rp.500.000 kepada Doti Ganti Lende tetapi justru Doti Ganti Lende yang memberi uang kepada Oktavianus Bumma sebanyak Rp.50.000 untuk mengembalikan pasport dan melanjutkan perjalanan ke Bali, tetapi Oktavianus Bumma tidak menerima uang tersebut dan tetap menahan pasport, menurut James itu pembohongan luar biasa.

“Oktavianus meminta Rp 500 ribu saat di dalam Bandara Tambolaka, tetapi adik saya bilang hanya punya uang Rp 50 ribu dan dari situ dia langsung berubah pikiran dan bilang kalo uangnya hanya begitu saya tidak teima. Okta memang tidak terima uang Rp 50 ribu karena tidak cukup Rp 500 ribu sesuai yang dia minta,” sanggahnya.

Dia juga menyebutkan kesaksian adiknya, bahwa di Meja kerja Oktavianus di Bandara Tambolaka terdapat banyak pasport dan KTLN milik orang lain yang dia tahan. (baca juga; Kepala Bandara: Oktavianus Bumma Bukan Pegawai Bandara Tambolaka)

“Setelah pemberitaan kemaren kan banyak yang mengaku juga Pasport dan KTLN nya di tahan Oktavianus karena tidak diberi uang sesuai yang dia minta. Dia meminta uang dengan berbagai alasan sekalipun mereka sudah memiliki dokumentasi yang lengkap, ini buktinya bahwa dari Nakertrans sendiri sedang melindungi Oktavianus yang meresahkan para TKI legal yang hendak berangkat dari Bandara Tambolaka,” kata Pendeta itu.

Dia juga menegaskan bahwa dirinya sebagai Pelayan Tuhan tidak meminta ganti rugi atas perbuatan Oktavianus, tetapi pernyataan melalui media ini disampaikan agar semua masyarakat jangan lagi takut mengungkap segala tindakan pemiskinan dan korupsi serta pemalakan liar yang terjadi di Bandara Tambolaka atau dimana saja. Sehingga pelaku-pelakunya seperti Oktavianus diberi sanksi atau efek jera. (baca juga; Tak Diberi Uang, Oknum Petugas Bandara Tambolaka Tahan Pasport)

Sementara itu, salah satu pembaca NTT-News.com, Agus Sonya mengomentari sanggahan dari Dinsos Nakertrans SBD, menurutnya, sebuah peraturan tak boleh diterapkan secara kaku. “Sebagai contoh seseorang yang telah bekerja dan ingin bekerja pada majikan yang sama yang telah saling mengenal, apakah wajib melalui PJTKI yang memasang tarif jasa yang cukup tinggi? Dan sebenarnya tak diperlukan,” tulisnya.

Terkait pengamanan dan pencekalan TKI yang disebut nonprosedural di Bandara Tambolaka, Apakah hal-hal (pembinaan) seperti yang dilakukan saat ini sudah disosialisasikan, mungkin melalui media atau dipasang spanduk di Bandara Tambolaka? tanyanya. (rm/lm)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini