NTT-News.com, Kefamenanu – Memperingati HUT Kota Kefamenanu Ke-98, GMNI Kefamenanu gelar aksi di depan Kantor Bupati, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT sebagai suatu persembahan buat Lembaga Legislatif (DPRD) dan Eksekutif (PEMDA).
Pantauan media ini, GMNI gelar aksi
dari kantor DPRD ke kantor Bupati TTU, Pasalnya GMNI menilai di daerah Kabupaten TTU sudah tidak mengedepankan nilai-nilai ideologi Bangsa.
Adapun papan-papan yang di bawa saat demo bertuliskan “budayakan politik persatuan bukan perpecahan”.
“Kartu kuning buat Pemda dan DPRD”.
“DPRD jangan tidur”.
“Vox populi Vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan”.
Tulisan-tulisan ini berawal dalam beberapa pekan ini, di Kabupaten TTU terjadi berbagai polemik.
Dalam rangka menyongsong HUT Kota Kefamenanu terjadi polemik atau perbedaan yang menciptakan pro dan kontra di wilayah TTU.
Untuk memperingati HUT Kota Kefamenanu, Pemerintah Daerah ingin membuka pameran pembangunan, expo, dan pasar rakyat, namun di tolak oleh berbagai pihak yakni dari pihak keagamaan, organisasi-organisasi mahasiswa seperti PMKRI, GMNI, dan pihak keamanan tidak memberikan surat ijin keramaian dikarenakan akan berlawanan dengan aturan pemerintah tentang covid 19.
Adapun masalah yang membuat GMNI menilai pihak legislatif dan eksekutif tidak satu dalam membuat kebijakan hingga merugikan masyarakat yakni pembahasan Anggaran tahun 2020 yang hampir terjadi adu jotos antara pihak Legislatif (DPRD) dan Pihak Eksekutif (Pemda).
Maka hari ini. Selasa ( 22/09/2020) Ulang tahun Kota Kefamenanu, Mahasiswa yang terhimpun dalam Organisasi GMNI melakukan aksi sebagai suatu persembahan kepada Pemda untuk merefleksi dan mengambil suatu kebijakan untuk tidak mengabaikan musyawarah mufakat (Demokrasi).
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, (GMNI), Francis Ratrigis menuturkan, Aksi yang GMNI lakukan adalah karena melihat di TTU ada fenomena-fenomena atau masalah yang terjadi, yang sering terjadi dikarenakan melemahnya dua lembaga yakni Legislatif dan Eksekutif yang menciptakan masalah karena bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Dalam aksi kita yang bertepatan dengan ulang tahun Kota Kefamenanu karena kita melihat ada masalah-masalah yang terjadi selama ini sudah jelas sangat berbenturan dengan ideologi kita Pancasila. Ini masalah melibatkan dua unsur yakni legislatif dan eksekutif dan ini menjadi bahan refleksi bagi mereka,” tutur Francis.
Dengan adanya berbagai masalah yang terjadi di TTU, harapan dari pihak GMNI sendiri semoga pihak Legislatif dan eksekutif terus bekerja sama demi mensejahterakan rakyat TTU.
Dikatakannya, masing-masing Lembaga harus kesampingkan rasa ego dan utamakan musyawarah mufakat demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita harapkan kedua lembaga ini kembali membangun Mitra yang baik untuk kemudian tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Francis.
Penulis: Fridus Ciompah
