NTT-News.com, Tambolaka – Hampir sebagian besar guru honorer yang bertugas mengawasi berlangsungnya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah (UN/US) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menagih upah mengawas mereka kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) melalui media sosial facebook.
Roy salah satu guru honorer di salah satu Sekolah menengah Pertama di Kodi Utara menuturkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan gurunya yang ditugaskan untuk mengawas UN/US belum dibayarkan upahnya. Baginya, pihak dinas terlalu banyak dalih yang digunakan untuk tidak segera membayar upah mereka.
“Kami sudah diminta menandatangani kwitansi selama beberapa kali untuk pencairan, namun hingga saat ini belum juga dibayarkan. Alasan klasik dari ibu Kadis bahwa akan dibayar melalui rekening masing-masing, kami sudah kasih nomor rekening, tapi sampai sekarang saldo kami tidak bertambah,” kata Roy kepada media ini, Jumat 6 Juni 2018.
Dia meminta agar Kepala Dinas tidak terlibat politik praktis, sebab baginya, SBD yang sedang melangsungkan pemilihan Kepala daerah tidak menjadi penghalang berlangsungnya transaksi pembayaran upah honorer yang gajnya sangat minim.
“Yang kita kuatirkan dan menduga, uang kita dipakai untuk kepentingan membiayai salah kampanye salah satu calon bupati yang mungkin didukung oleh Ibu Kadis. Jadi kalau memang tidak maka jangan banyak dalih untuk membayar uang kami, karena uang itu hak kami, memang jumlahnya sedikit, tapi jika dijumlahkan dengan banyaknya pengawas maka bisa membiayai salah satu kegiatan akbar juga,” bebernya.
Hal yang sama, guru Honorer dari Kecamatan Kodi, Gusty Kaka menyampaikan bahwa selama ini dirinya telah bersuara banyak diberbagai forum tentang upah mengawasi ujian nasional maupun ujian sekolah, namun seolah tidak digubris, parahnya lagi ada alasan klasik bahwa saat itu sedang pemilihan kepala daerah.
“Nah, hubungannya apa dengan pemilihan kepala daerah dan membayar upah kami. Bukan hanya honor mengawas kami, tetapi Dana Bos juga belum dicairkan dengan alasan Pilkada. Ini kan merugikan kami yang hanya berharap dari dana Bos. Jadi Ibu Kadis tolonglah perintahkan bendahara untuk segera transfer upah kami, kami sudah kumpul nomor rekening kami. Kalau masih ada yang belum kumpul, tidak usah bayar dia, kami yang sudah kumpul segera bayar, karena pembayarannya tidak bersifat kolektif kolegial,” tuturnya.
Dia menegaskan bahwa Dana Bos mestinya sudah harus cair, tetapi sudah lewat tiga bulan belum dicairkan. “jika membutuhkan tanda tangan kepala daerah, kenapa ibu tidak meminta Plt Bupati saat itu, ini kan wajar jika dipertanyakan. Kalau alasannya karena diganggu terus oleh tenaga kontrak yang dipecat, itu kesalahan terbesar ibu Kadis, bukan sekolah sehingga hak kami di sekolah harus dibayar sehingga tidak mempengaruhi proses yang ada,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD, Yohana Lingu Lango yang dikonfirmasi via WhatsApp menuturkan bahwa pembayaran upah honorer memiliki mekanisme tersendiri yang sudah berubah. Dana atau honorer guru pengawas akan langsung ke rekening masing-masing.
Sementara masalah keterlambatan pembayaran disebabkan oleh lambatnya penyerahan nomor rekening dari guru-guru kepada Bendahara Dinas. “Dinas Keuangan tdk akan proses SPP yang di usul Dinas P dan K kalau tidak lampirkan verol yang bersangkutan yaitu rekening, yang sudah masuk rekening seperti ngawas UNKS, yang lain Senin sudah di ajukan ke Badan Keuangan,” tandas Yohana, Sabtu 7 Juni 2018.
Ditanya berapa jumlah guru yang belum melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk proses pencairan sehingga mengalami keterlambatan pembayaran, Kadis tidak membalas. (rey)
