Surabaya, NTT- News. Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Sejumlah sekolah elite di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memilih tidak menerima program tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar pelaksanaan MBG benar-benar berbasis kebutuhan gizi anak, bukan pendekatan administratif. KPAI menilai Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memiliki rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak penerima agar program tepat sasaran dan akuntabel.
“Agar tepat sasaran dan akuntabel, KPAI menyarankan BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) punya medical record AKG setiap anak,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut KPAI, keputusan sekolah tidak seharusnya langsung dilabeli sebagai penolakan terhadap program pemerintah, apalagi sampai melibatkan aparat keamanan.
“Jadi bukan buru-buru menggunakan narasi kata menolak, dengan mengatakan ada sekolah yang menolak dan sudah mengerahkan Danramil dan Kapolres, sekolah tersebut tetap menolak,” kata Jasra Putra.
Ia menegaskan persoalan gizi seharusnya ditangani tenaga profesional, bukan berdasarkan tekanan birokrasi.
“Seharusnya, kata dia, penolakan ini berbasis AKG, riwayat kesehatan, sehingga baiknya profesi ahli yang menjawab, bukan atas dasar perintah, birokrasi, atau tekanan dari orang-orang yang tak sesuai bidangnya.”
“Bukan juga menyebut karena di sana sekolah elite, itu juga bukan jawaban, bisa jadi di sekolah elite ada anak yang mengalami malnutrisi, berlebih nutrisi yang bisa membahayakan, dan lain lain. Untuk Danramil dan Kapolres mungkin bisa menggerakkan anak buahnya yang paham bidang gizi, bukan penekanan harus terima program,” tutur Jasra Putra.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional memastikan tidak ada unsur pemaksaan dalam MBG. Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan penerimaan program bersifat sukarela.
“Para kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya enggak apa apa,” kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan target peningkatan gizi anak tetap mengedepankan prinsip sukarela.
“Prinsipnya, lanjut Nanik, pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik, tetapi penerimaan MBG sifatnya sukarela.”
“Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah,” ujar dia.
“Oleh karena itu, menurutnya, jika sekolah-sekolah elit sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal itu tidak menjadi masalah”
“Pokoknya, untuk para kepala SPPG, kami dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” ucap Nanik.
BGN juga mendorong kepala SPPG untuk mengalihkan sasaran ke kelompok yang lebih membutuhkan, seperti pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.***