Lintas NewsNews

Pemkab, Kejari dan TNI Teken MoU Bantuan Hukum

×

Pemkab, Kejari dan TNI Teken MoU Bantuan Hukum

Sebarkan artikel ini
Bupati Kupang, Sekda, Kejari Oelamasi, Dandim 1604, Waka Polres Kupang
Bupati Kupang, Sekda, Kejari Oelamasi, Dandim 1604, Waka Polres Kupang

NTT-NEWS.COM, Oelamasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Oelamasi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) teken Memo Randum of Understanding (MoU) dalam bidang bantuan hukum dan ketahanan pangan.

Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengatakan bahwa untuk tujuan MoU bersama pihak Kejari adalah sebagai bentuk antisipasi pemerintah dalam membuat kesalahan maupun kekeliruan dalam produk hukum perdata seperti Surat Keputusan (SK) dan produk hukum perdata lainnya.

Antisipasi yang dimaksud adalah dimana setiap SK atau produk hukum perdata lainnya yang hendak di keluarkan oleh pemerintah, terlebih dahulu meminta pihak Kejari untuk melakukan pendampingan sehingga produk hukum tersebut tidak berdampak pada hukum di kemudian hari.

Bupati menilai bahwa langka tersebut sebagai rambu-rampu kepada setiap pimpinan SKPD dalam pengelolahan anggaran sehingga kedepannya kesalahan yang berdampak hukum bisa di tekan.

“Saya baru-baru ini hampir terjebak dengan menandatangani sebuah SK, beruntung saya cepat bekonsultasi dengan Kejari. Setelah konsultasi ternyata SK tersebut cacat hukum dan akhirnya direvisi,” kata Titu Eki.

Sedangkan MoU bersama TNI, dimaksudkan untuk membangun ketahanan pangan di Kabupaten Kupang dengan melibatkan dan meminta bantuan pihak TNI. TNI dinilai sangat pantas bersama-sama pemerintah melakukan langka-langka kongkrit demi meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Kupang.

Sementara Kajari Oelamsi, Akhmad Syahrir Harahap mengatakan bahwa Kejari siap melakukan pendampingan baik hukum perdata maupun hukum tata negara. Pendampaingan itu bertujuan untuk memberi bantuan hukum kepada pemerintah agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

“Pendampingan hanya sebatas pendampingan pembuatan produk hukum dan tidak termasuk pendampingan untuk oknum pejabat pemerintah yang malakukan tindakan korupsi,” jelas Harap.

Dandim 1604 Letkol Infantri Subar, mengatakan bahwa TNI siap menjalankan program-program pemerintah khususnya pertanian. Menurutnya ketahanan pangan suatu wilayah sangat berdampak pada ketahanan suatu negara dari ancaman suatu negara luar.

“Contoh kecilnya, jika tiba-tiba terjadi perang, terus masyarakat kita kelaparan, bagaimana kita bisa menang jika kita perang dalam keadaan lapar” ungkapnya. (Geo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *