NTT-News.com, Tambolaka – lagi-lagi terulang hal yang sama, SK tenaga Kontrak di Sumba Barat Daya (SBD) baru keluar pada tanggal 22 Mei 2019. Banyak yang kehilangan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani SK tersebut namun namun karena ketidaktahuan atas Keputusan tersebut, mereka bekerja hingga Mei 2019.
SK tenaga kontrak daerah ditetapkan pada tanggal 2 januari 2019. Namun baru dibagikan pada bulan Mei 2019. Orang lama ditinggalkan dan orang-orang yang baru direkrut langsung menerima upah tanpa ada pekerjaan hingga Mei 2019. Akankah mereka yang sudah bekerja hingga Mei ini dibayarkan upahnya secara keseluruhan?
Menanggapi soal SK yang baru dikeluarkan Bupati SBD, Markus Dairo Talu, Anggota DPRD SBD dari fraksi PKB, Alex Mone Kaka menilai bahwa keputusan itu adalah sesuatu yang konyol bagi orang-orang yang sudah mengabdi selama 5 bulan karena namanya tidak terdaftar lagi.
“Kalau mau memberhentikan orang tolong pake etika dengan cara menyuratinya dengan perihal surat pemberhentian. Sehingga tidak terlalu larut bekerja gratis selama 5 bulan. Terus sekarang orang yang tidak bekerja selama 5 bulan langsung terima gaji dan terima angin bagi orang yang di ganti. Konyol ini kabupaten Sumba Barat Daya,” ujarnya.
Menurut, para tenaga kontrak yang diberhentikan jika ingin menuntut haknya maka segera kumpulkan bukti-bukti, termasuk absensi kehadiran di kantor selama satu tahun yang lalu dan tahun berjalan di 2019 ini.
Dia juga menyarankan bagi tenaga kontrak yang sempat memasukkan kembali surat lamaran ke BKD agar membawa serta tanda terima dari BKD untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan keadilan. Sebab pemberhentian tanpa pemberitahuan akan menjadi temuan jika upahnya selama bekerja diberikan kepada orang lain yang tidak bekerja selama 5 bulan.
“Jika benar nanti pembayaran upah diberikan kepada orang yang menggantikan nama tenaga kontrak lama untuk 5 bulan berjalan maka jelas menjadi temuan. Tahun lalu juga seperti itu, jadi pihak berwajib mesti ambil langkah juga untuk persoalan ini. Karena ini uang negara, bukan uang milik pribadi untuk bayar yang baru masuk,” tegas Alex.
Alex berharap agar tenaga kontrak yang diputuskan pekerjaannya bersatu untuk meminta pertanggungjawaban dinas atau lembaga yang membawahi dan juga kepada Bupati.
Penulis: Rey Milla
