NTT-News.com, Kodi – Kepala Desa Rada Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya, Donatus Japa Doda dianggap hanya membela diri soal penggunaan Dana Desa (DD), sebab lahan tersebut dibeli setelah pencairan dana desa tahun 2016/2017 lalu.
“Pada saat itu menurut pengakuan camat, rencana pembangunan sekolah itu dan penggunaan dana desa untuk membeli tanah telah menjadi temuan,” kata Siprianus Bali Mema yang menghubungi media ini, beberapa hari lalu setelah membaca berita bantahan Kepala Desa di media ini.
Menurut Sipri, pada saat itu Donatus selaku kepala Desa menolak pembangunan SMP Negeri dan mementingankan menerima SMP Swasta Kasimo karena untuk sekolah Negeri anggarannya telah disediakan negara sementara di sekolah swasta dipakainya sebagai tameng untuk menggunakan dana desa.
“SMP Negeri 5 kodi itu kan seharusnya ada di Kodi Bangedo Desa rada Loko, Tapi kepala desa kena tolak dan terima sekolah swasta kalau bukan kepentingannya agar pakai dana desa dan dia masuk sebagai pengurus di dalam lembaga sekolah itu,” tandasnya.
Persoalan pembangunan sekolah itu yang disebut Swadaya masyaraka oleh Kepala Desa adalah pembohongan publik sebab masyarakat desa itu dibeli pohon kelapanya dan diminta untuk mengantar dan seolah-olah itu pemberian warga untuk bangun sekolah secara cuma-cuma
“Itu pembohongan, dan tidak benar kalau bilang warga sumbang kayu lalu dia sumbang tanah. Itu hanya cara untuk mengelabui masyarakat,” tuturnya.
Sementara kepala Desa Rada Loko, beberapa waktu lalu meminta agar yang bersangkutan ikut serta dalam kerja swadaya masyarakat untuk pembangunan sekolah itu.
Kepala Desa uga menganggap bahwa Siprianus Bali Mema adalah lawan politiknya di desa dan menjadi bakal calon kepala desa sehingga kritikan seperti itu hanya untuk menjatuhkan pamornya kepada masyarakat desa pada momentum menjelang pemilihan ulang kepala Desa.
Namun Sipri menanggapi bahwa persoalan dirinya akan maju sebagai calon kepala desa tidak hubungannya dengan pembangunan di desa. Baginya, pemabangunan di desa perlu selalu dikontrol oleh masyarakat umum.
“Tidak ada sangkut pautnya dengan saya mau calon kepala desa, yang jelas mari kita uji Programnya selama ini, jika dugaan menggunakan dana desa untuk pembungan sekolah swasta, kenapa lebih penting itu dari pada menerima sekolah negeri dan dana desa bisa dimanfaatkan untuk bangun desa pada item pembangunan lainnya. Apa lagi menggunakan dana desa untuk bangun sekolah seperti itu bukan kewenangan desa, melainkan kewenangan Kabupaten,” tutupnya.
Penulis: Lorens
