NTT-News.com, Kupang – Praktek pencurian ternak yang marak terjadi di wilayah Sumba memang sudah layak dilaporkan ketingkatan penegakan hukum yang lebih tinggi. Kejadian ini seolah wilayah itu tidak memiliki penegak hukum seperti Polisi dan Pemerintah daerah.
Berangkat dari persoalan ini, Forum Masyarakat NTT (FM-NTT) melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT di Kupang. Pada saat melaporkan persoal tersebut, Koordinator FM-NTT Samindrus Ndatang menilai bahwa kasus pencurian dan penyelundupan ternak di Pulau Sumba sudah terstruktur dan masif.
Oleh karena itu, pihaknya meminta sikap tegas pemerintah daerah untuk memutuskan mata rantai mafia pencurian dan penyelundupan ternak di pulau Sumba. Selain itu dia juga meminta semua kepala daerah se Sumba untuk memerangi mafia penyelundupan ternak itu.
Dia mengisahkan bahwa soal proteksi dan sistem pengawasan yang dibangun pemerintah dan penegak hukum belum sepenuhnya didukung oleh upaya hukum yang transpran dan sangat lemah.
“Kami melihat bahwa adanya aktor-aktor intelektual yang ikut serta dalam memberikan akses kepada mafia. Kami berharap respon pemerintah dan keamanan soal kasus ini agar benar-benar diusut secara tuntas dan mendapat kepastian hukum yang jelas,” tegas Samindrus, Rabu (7/6) kemarin.
Pada kesempatan itu, atas nama FM-NTT, dia meminta kapolda NTT untuk segera membentuk tim khusus menyelesaikan persoalan ini serta melakukan pengawasan yang ketat di setiap pos penjagaan, disamping itu pemerintah daerah lewat DPRD kabupaten se-Sumba harus juga menyikapi persoalan ini dengan serius.
“Kami tidak mau masyarakat resah akibat ulah oknum-oknum yang selama ini melakukan pemiskinan terhadap masyarakat kecil,” tutupnya. (Rey)
