NTT-News.com, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi membutuhkan penyatuan tekad antara pemerintah dan unsur Forkompimda sesuai Instruksi Presiden tentang tentang langkah-langkah yang perlu di patuhi dan dilaksanakan
dalam penegakan hukum.
“Saya yakin kita semua punya tekad yang sama untuk penegakan hukum demi pemberantasan korupsi dan juga tekad untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini. Ini semua dibutuhkan penyatuan tekad antara Pemerintah bersama unsur Forkopimda, untuk pemberantasan korupsi dan percepatan pembangunan di daerah masing-masing,” ungkap Lebu Raya di Swiss-Berlin Kristal Hotel Kupang (28/07/2016).
Terkait pemberantasan korupsi, perintah Presiden tentang Hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan dari BPK tidak bisa dijadikan bahan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, akan tetapi harus diberi waktu untuk kembali mencermati dan memperbaiki kesalahan yang ada.
“Apabila hasil temuan itu tidak ditindaklanjuti sampai Batas waktu yang ditentukan maka BPK akan mengaudit kembali apakah ada kerugian Negara, berapa besar kerugian Negara baru bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan,” jelasnya.
Menurut Frans, ditingkat Propinsi telah disepakati bersama unsur Forkompimda untuk menjaga perintah presiden, sehingga diharapkan juga kepada seluruh Bupati dan Walikota dapat melakukan kesepakatan terkait penegakan hukum. Ia juga meminta kepada semua Bupati dan Walikota untuk tidak melakukan Korupsi.
Semua ini disampaikan Frans Lebu Raya dalam Rapat Kerja Gubernur bersama unsur forkompimda provinsi NTT, Walikota dan Para Bupati serta unsur Forkopimda Kabupaten /Kota se-provinsi NTT, di Swiss-Berlin Kristal Hotel Kupang. Dalam rapat itu, terdapat beberapa hal penting yang diperbincangkan juga yakni radikalisme dan Dana desa. (dav)
