NTT-NEWS.COM, Oelamasi – Sekda Kabupaten Kupang, Hendrik Paut menilai Pembangunan SMK Perikanan Negeri 2 Kupang Barat, yang meraup dua mata anggaran sekaligus yakni dana Bansos dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dinilai kurang efisien, pasalnya pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kapasitas siswa.
Bukan saja kurang efisien, tetapi pembangunan disekolah tersebut yang dibiaya dari dua pos berbeda tersebut itu juga berpotensi menjadi temuan penegak hukum nantinya.
“Pembangunan itu peluang jadi temuan kerugian negara oleh BPK, masa satu jenis kegiatan dibiaya dari dua sumber berbeda, dan kapasitas siswa sangat tidak efisien,” heran Mantan Kadis PPO TTS ini.
Paut menerangkan, peluang pelanggaran itu pernah dimenegnya pada penetapan anggaran Desember 2015 lalu bersama kepala dinas setempat, namun tidak tau apa gerangan belakangan Kepala Sekolah SMK 2 Yosafat Pellu bersedia bertangungggjawab.
“Saya minta kalau pembangunan jadi temuan, Kepala Sekolah harus bertanggungjawab. Karena waktu itu kita ada buat berita acaranya,” bebernya.
Terkait pemberitaan di media online yang marak soal sekolah itu, dirinya telah merencanakan dalam waktu dekat, akan memerintahkan Tim Khusus (Timsus) untuk memeriksa proyek pembangunan yang terletak di Desa Oematnunu yang dikabarkan masih terbengkalai itu.
Pada kesempatan berbeda, Kepsek SMK N 2 Kupang Barat, Yosafat Pellu yang diminta tanggapannya, Minggu, (21/02) malam kemarin oleh wartawan via sms bahwa apakah siap menanggung resiko apabila terjadi masalah dikemudian hari nanti. Namun Kepsek hingga berita ini diturunkan tidak merespon. (George)
