Kupang, NTT-News.Com – Momentum hari buruh internasional dan hari pendidikan nasional mengawali bulan Mei yang penuh dengan warna kehidupan.
Dua peran buruh dan guru honorer dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa menjadi perhatian yang seharusnya tertuju penuh dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak meminta dengan tegas agar pemerintah pusat perlu menetapkan upah minimum yang menjadi standart kesejahteraan para guru honorer.
“Saya meminta pemerintah pusat jangan hany menetapkan UMR buruh tetapi pemerintah pusat juga perlu menetapkan Upah Minimun Guru non ASN karena saat ini banyak guru terima gaji masih jauh di bawah UMR bahkan ada yang tidak sampai 1 juta perbulan. Seharusnya guru non ASN sebagai pendidik perlu diatur standar pengggajiannya karena mereka mendidik anak bangsa” Tegas politisi golkar NTT.
Ia juga mempertanyakan ketidaklayakan pendapatan guru honorer yang terlalu jauh dari kata kesejahteraan, namun tetap diminta untuk bertahan dalam ketidakpastian saat ini.
” Bagaimana pendidikan akan maju jika para guru terus dipaksa bertahan dalam ketidaklayakan Upah, Sangat tidak masuk akal jika kita menuntut pendidikan berkualitas tetapi kesejahteraan guru diabaikan dan ini perlu kebijakan afirmatif sekolah sekolah di daerah 3 T, Pemerintah sudah tetapkan UMR tiap provinsi tetapi mengapa pembayaran gaji guru masih di bawah UMR” Tuturnya dalam sambungan telepon seluler dengan redaksi, Sabtu (02/05/2026).
Selain itu, Agus Nahak juga mendesak pemerintah untuk tidak saja melihat kesejahteraan guru honorer tetapi perlu juga meningkatkan fasilitas digitalisasi demi suatu kemajuan negeri ini dari daerah 3 T.
“Selain Upah guru non ASN yang masih rendah pemerintah pusat juga perlu memperhatikan program digitalisasi yang tidak didukung oleh fasilitas minim serta keterbatasan jaringan internet di daerah 3 T, Pemerintah terlihat lebih tegas terhadap perusahaan tetapi mereka sendiri tidak patuh dan ini sekarang ini pembayaran dibebankan ka daerah lagi yang kesulitan fiskal, Seharus beban gaji guru honor jadi tanggungjawab pemerintah pusat” Pungkas Anggota DPRD NTT Dapil VII (Malaka, Belu dan TTU).***