NTT-News.com, Loura – Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Tambolaka menyebut pengerjaan proyek infrastruktur jalan di wilayah Desa Letekonda Selatan abal-abalan. Pasalnya, infrastruktur jalan yang baru selesai dikerjakan oleh PT Laratama beberapa bulan lalu itu telah mengalami kerusakan parah. Proyek jalan tersebut berada di wilayah Desa Letekonda Selatan, Kecamatan Loura, SBD.
Demikian dikatakan oleh Ketua PMKRI Cabang Tambolaka, Yulius Lere, Minggu (20/02/2022).
Yulius menyebut bahwa pengerjaan infrastruktur jalan yang dikerjakan oleh PT Laratama gagal total. Sebab, kualitas jalaya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Padahal, kata Yulius, saat ini jalan itu masih dalam tahap perawatan. Namun tidak ada sikap baik yang dilakukan oleh PT Laratama dalam menangani kerusakan jalan tersebut.
Yulius menuturkan bahwa sudah sekian tahun masyarakat Letekonda Selatan merindukan jalan menuju ke kampung Wee Laka agar segera di aspal. Menurut Yulius, keinginan masyarakat pun dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun demikian, Yulius menyayangkan hasil pekerjaannya yang tidak berkualitas.
“Sangat memprihatinkan kualitas jalan menuju Kampung Weelaka yang rusak parah. Sekian tahun masyarakat Kampung Weelaka Desa Letekonda Selatan, Kecamatan Loura merindukan agar jalan menuju Kampung tersebut di aspal, dan pada akhirnya kerinduan masyarakat tersebut terjawab namun selang beberapa bulan jalan tersebut di aspal, kini telah rusak parah karena Kualitas jalan menuju weelaka tersebut dikerjakan oleh kontraktor dari PT Laratama dengan asal-asalan,” Kata Ketua PMKRI Cabang Tambolaka itu.
Ketua PMKRI Cabang Tambolaka itu membeberkan bahwa pengalokasian anggaran proyek jalan menuju kampung Weelaka tidak diketahui. Sebab, tidak terlihat papan tender disekitar lokasi proyek tersebut. Ia menuturkan bahwa masyarakat Letekknda Selatan kecewa dengan hasil pekerjaan PT Laratama. Sehingga ia meminta pihak yang berewewenang untuk segera melakukan evaluasi pekerjaan yang abal-abalan tersebut.
“Apakah itu menggunakan APBD 1 atau 2 kami tidak tahu, karena tidak ada juga papan informasi yang menerangkan penggunaan anggaran dalam proyek itu. Saat ini, Masyarakat kecewa dengan hasil pekerjaan itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yulius menjelaskan bahwa gerak laju pembangunan di sebuah wilayah akan dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat, apabila wujud nyata pembangunan terjamin kualitasnya. Ia memprihatinkan pengerjaan proyek yang asal-asalan ini karena akan berdampak negatif, kepada masyarakat, pemerintah bahkan kontraktor itu sendiri.
Dia menambahkan bahwa pemerintah tentunya tidak akan menerima pekerjaan yang asal-asalan ataupun tidak layak. Karena dimanapun pembangunan dilakukan, menggunakan APBD. Dalam artian anggaran yang digunakan berasal dari rakyat. Oleh karena itu, lagi tambah dia, kualitas dari pengerjaan penting diperhatikan. Bila pengerjaan asal-asalan, tidak hanya pemerintah dirugikan masyarakat pun merasakannya.
“APBD merupakan amanah dari masyarakat yang dihasilkan dari berbagai sektor. Contoh, perpajakan, sudah seharusnya amanah tersebut dijalankan dengan baik terutama dalam pembangunan yang berkualitas,” imbuhnya.
Dikesempatan itu juga, Yulius menyebut Keberadaan infrastruktur yang memadai di Kabupaten SBD sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.
Salah satu pihak yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan khususnya ditingkat daerah adalah Pemerintah Daerah itu sendiri. Menurut Yulius, pembagunan infrastruktur jalan meruapakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional.
Pemerintah Pusat sendiri, lagi tutur Yulius, telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum.
“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD kabupaten Sumba Barat Daya yang diberikan amanat untuk pemeliharaan jalan daerah, saya nyatakan gagal, mengingat jalan menuju Kampung Weelaka mengalami rusak parah akibat tidak adanya pengawasan dalam proses pengerjaan jalan tersebut,” tegasnya
Yulius berharap agar Pemda SBD segera menyikapi persoalan tersebut. Ia juga meminta pemerintah SBD supaya segera menginstruksikan kontraktor yang telah mengerjakan jalan itu untuk segera melakukan perbaikan.
“Saya bersama masyarakat desa Letekonda Selatan khususnya masyarakat Kampung Weelaka meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum SBD dan PT Laratama yang menangani proyek pembangunan infrastruktur jalan itu agar segera melakukan perbaikan jalan tersebut, mengingat musim hujan saat ini sangat mengganggu aktifitas masyarakat Desa Letekonda Selatan dalam melintasi jalan terse
Hingga berita ini ditayangkan, PT Laratama tidak merespon pesan whatshap wartawan media ini yang hendak mau mengkonfirmasi informasi tersebut. (RIAN)
