NTT-News.com, Tambolaka – Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Marthen Christian Taka, S.IP menyatakan perang melawan Covid-19 di SBD. Perlawanan ini dinyatakan untuk menggugah perasaan setiap warga masyarakat di daerah itu untuk sama-sama memiliki rasa tanggungjawab dalam penanggulangan dan pemberantasan virus mematikan ini.
“Penanggulangan dan penanganan covid ini tidak bisa kita main-main. Kita harus merasa bahwa ini adalah perang bersama semua unsur di daerah melawan virus covid-19 ini. Perang ini harus kita lakukan bersama sesuai dengan tupoksi kita masing-masing,’ ujar Wakil Bupati, yang akrab disapa Chris Taka ini saat Rapat Evaluasi PPKM Level III, Selasa 10 Agustus 2021.
Menurutnya, dalam penanganan masalah ini memang ada yang paling bertanggungjawab atau yang terdepan, karena dalam perang ini harus orang yang terdidik di bidangnya, seperti memiliki keahlian dibidang kesehatan, tetapi semua harus ikut dengan cara mempermudah kerja tim kesehatan, gugus tugas dan masyarakat mematuhi aturan serta protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
“Ini adalah bagian penting dalam perang bersama. Tidak harus sama-sama pegang peralatan medis baru dianggap ikut serta dalam perang ini, tetapi kesadaran yang tinggi akan bahaya ini dengan mematuhi aturan dan mengikuti protokol kesehatan adalah bagian dari perang bersama ini,” jelasnya.
Dia meminta agar semangat berperang ini tidak boleh kendor oleh karena dana operasional yang belum terserap ini, tetapi Baginya Covid-19 adalah bencana kemanusiaan sehingga bekerja dengan hatilah yang harus dikedepankan.
“Serapan anggaran untuk Biaya Operasional Kesehatan masih nol persen. Tetapi saya minta agar hak seluruh tenaga medis jangan diganggu, sehingga tidak merusak perasaan mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Dikatakan bahwa Dinas kesehatan sebagai garda terdepan dan ujung tombak perjuangan ini tidak boleh menjadi pemicu kendornya semangat kerja tenaga medis di lapangan, oleh karena itu dia meminta dinas harus segera menindaklanjuti persoalan ini agar segera tertangani dengan baik.
Kepada pemerintah Kecamatan, dia meminta agar tugas koordinatif harus benar-benar muncul di wilayah kecamatan dan desa sehingga pemanfaatan dana desa sebanyak 8 persen jelas peruntukannya untuk penanganan Covid-19 ini.
Dia meminta agar Dinas PMD harus bertanggungjawab untuk dana desa 8 persen yang diperuntukkan bagi penangan masalah Covid-19 di desa.
“Jangan sampai sudah habis untuk Pilkades kemarin tapi tidak ada bukti dalam penanganan covid-19 di desa,” tegasnya.
Rey M
