NTT-News.com, Tambolaka – Ketua Relawan Gender Paket KONTAK, Merlyn Nani Boeloe Kabupaten Sumba Barat Daya menyebutkan bahwa dukungan pihaknya bukan saja atas kesepakatan bersama kaum perempuan pejuang kesetaraan Gender di daerah itu tetapi bermula dari pengamatan langsung bahwa paket KONTAK dikehendaki kalangan masyarakat arus bahwa atau masyarakat kecil untuk kembali memimpin SBD 5 tahun yang akan datang.
“Dukungan arus bawah ini bukan mereka partai yang mengusung kedua figur terbaik SBD ini, tetapi karena ketokohan dr Kornelis Kodi Mete dan Christian Taka yang belum bisa tergantikan oleh kandidat yang lain. Selain itu belum ada kandidat lain yang mampu memberikan bukti memperhatikan perempuan dan mensejahterakannya, dan kita kuati yang ada nanti malah mencari keuntungan untuk pribadi,” tandasnya disela-sela acara deklarasi, Sabtu 3 Maret 2018 di GSG Waitabula.
Menurutnya, dengan kekuatan dukungan masyarakat dia berharap, kita mendapatkan posisi sebagai kepala daerah dr Kornelis Kodi Mete tetap konsisten untuk memperhatikan masyarakat kecil dan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki serta pemberdayaan yang berbasis pada perempuan juga, tanpa harus mencari keuntungan. “Sebagai pelayan rakyat harus tetap total seperti bapak dokter menjadi Bupati sebelumnya,” tegas Merlyn.
Dia juga menuturkan bahwa dukungan ini juga merupakan inisiatif bersama kaum pejuang Gender SBD, sebab dari rekam jejak kedua figur dari Paket KONTAK masih tidak tercela. “Dokter Nelis sudah pensiun dari ASN di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, sudah dari jauh sebelumnya sangat merakyat. Dari situlah anggota Pejuang Gender siap menjadi relawan untuk dukung Paket KONTAK,” pungkasnya.
Baginya juga, Pasangan dr. Kornelis Kodi Mete dan Marthen Christian Taka adalah sama-sama Birokrat murni, sehingga dua orang ini sudah teruji menjadi bupati dan wakil bupati SBD yang pantas mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena, ia berharap pula bahwa jika pasangan ini terpilih, melakukan pembinaan bakat dan keterampilan bagi perempuan serta pendampingan secara spesifik sehingga wanita tidak memiliki keterampilan lain yang dapat menunjang perekonomian keluarga dan daerah agar tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat. (JEP)