Rapat Evaluasi dan Koordinasi Lintas Sektor: 108 Keputusan Dihasilkan, Tonggak Baru Kolaborasi Pembangunan Kota Kupang

NTT-News.com, Kupang – Pemerintah Kota Kupang menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Lintas Sektor yang disebut-sebut sebagai momentum bersejarah dalam arah pembangunan daerah.

Bertempat di Hotel Kristal, Rabu (15/4), rapat ini menghasilkan angka yang cukup mencolok, 108 keputusan strategis dari 42 perangkat daerah.

Rapat dipimpin langsung Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, didampingi Wakil Wali Kota Serena C. Francis, serta dimoderatori Sekretaris Daerah Jeffry Edward Pelt.

Seluruh jajaran perangkat daerah hingga perusahaan daerah turut dilibatkan dalam forum lintas sektor tersebut.

Tak sekadar forum koordinasi biasa, pertemuan ini diarahkan untuk menyatukan kebijakan dan mempercepat program prioritas pembangunan Kota Kupang.

Hasilnya, selain 108 keputusan, juga dirumuskan 12 lingkup kolaborasi strategis yang menyasar berbagai sektor layanan publik.

Sejumlah keputusan kunci yang mencuri perhatian antara lain pembentukan Pokja Penanggulangan Anak Jalanan, pengelolaan Car Free Day (CFD), rencana event budaya perdana Kota Kupang, hingga penguatan layanan kesehatan berbasis Posyandu.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan sistem informasi harga pasar dan inovasi daerah berbasis digital.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa seluruh hasil rapat tidak boleh berhenti di atas kertas. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti keputusan dengan aksi nyata yang terukur.

“Ini bukan sekadar rapat. Ini harus jadi kerja nyata. Semua yang sudah diputuskan wajib dijalankan dengan komitmen penuh,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut forum ini sebagai yang pertama dalam sejarah Kota Kupang dengan skala dan output sebesar ini.

“Pertemuan seperti ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Kota Kupang. Ini akan menjadi legacy penting bagi perubahan kota ke depan,” ujarnya.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Kupang optimistis berbagai keputusan yang dihasilkan dapat mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan, sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat. ***