NTT-News.com, Tambolaka – Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) bersama Handicap Internasiaonal (HI) Lounching Program Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan (PEIB) dan menandatangani perjanjian kerjasama yang pertama kali dengan Wakil Bupati SBD, Ndara Tanggu Kaha untuk melaksanakan Advocating for Change Project selama tiga tahun lima bulan (dari 2018 sampai 2021). Terhitung sejak 7 September 2018.
Wakil Bupati SBD, Ndara Tanggu Kaha mengatakan bahwa HI sebagai pihak pelaksana akan memberikan pendampingan kepada otoritas daerah dan kelompok rentan, utamanya penyandang disabilitas, serta peningkatan kesadaran mengenai pembangunan daerah inklusif dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan pemangku kepentingan yang relevan.
Sementara Yoris Bela, dari HI menyebutkan bahwa Program Advocating for Change (Advokasi untuk Perubahan) merupakan salah satu upaya dari HI untuk merealisasikan Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi di Indonesia pada tahun 2011. Konvensi ini menetapkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan hak yang setara di dalam pembangunan seperti halnya warga negara lain yang non-disabilitas. Penyandag disabilitas bukan lagi menjadi obyek belas-kasihan. Mereka berhak untuk menyuarakan kebutuhan mereka di ruang publik.
PEIB adalah program yang berfokus pada Pembangunan Ekonomi Inklusif lokal yang didukung oleh Uni Eropa dalam kemitraan dengan Handicap International Federation dan Perkumpulan Relawan CIS (Circle Imagine Society CIS) Timor.
Program ini menekankan pada penguatan dan pemberdayaan kelompok terpinggirkan agar memiliki akses yang setara dalam proses pembangunan ekonomi di 6 kabupaten di Provinsi NTT.
Anggaran untuk program ini adalah sebesar €1.000.000 (Satu Juta Euro), termasuk untuk operasional dan dukungan teknis lembaga HI di berbagai tingkatan, dengan kontribusi sebesar 75% dari Uni Eropa dan 25% dari HI.
Enam kabupaten tersebut adalah kabupaten Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Belu. Setelah acara peluncuran program di Manggarai Barat akan dilaksanakan kegiatan serupa di 5 Kabupaten lainnya.
Durasi pelaksanaan program ini akan berlangsung selama 42 bulan atau 3,5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018 – 31 Oktober 2021, yang telah diawali dengan kegiatan-kegiatan internal dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pendukung program dan kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan dan penerima manfaat dari program.
Seluruh elemen masyarakat mendiskusikan masalah yang dihadapi dan menentukan prioritas pembangunan jangka menengah. Partisipasi dari seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan orang miskin, akan memastikan bahwa pemerintah dapat mengadaptasi program dengan prioritas mereka, serta bahwa seluruh program tersebut inklusif dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang tersisihkan. (JEP)
