NTT-News.com, Tambolaka – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, A. A. Lanyala M. Mataliti menghadiri acara Penen Perdana Padi varietas Benih Inpari IR Nutri Zinc Di Sumba Barat Daya (SBD), Selasa 23 Maret 2021. Pada kesempatan itu Lanyala menyoroti rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI soal impor beras dari luar.
Lanyala M. Mataliti mengungkapkan bahwa panen raya merupakan simbol kesejahteraan bukan sebaliknya panen raya malah membawa kegalauan dalam ketidakpastian sekaligus pertanyaan dengan harga gabah yang tidak pasti karena tidak terserap oleh pasar.
“Itulah kenapa senator di DPD RI Mendukung Apa yang dipaparkan kepala bulog kepada presiden agar pemerintah mengurungkan niat melakukan impor beras,” kata Ketua DPD RI itu.
Dia menuturkan, mengingat cadangan beras digudang-gudang bulog masih mencukupi maka Indonesia saat ini tidak kekurangan beras tetapi hanya belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras secara baik sehingga harga gabah disejumlah sentra padi anjlok.
“Persoalan anjloknya harga gabah ditingkat petani harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tatakelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian, cara pandang pemerintah terhadap petani mau ditempatkan sebagai objek atau subjek. Karena ini sangat menentukan nasib petani,” ujar Mataliti di Persawahan Waikelo Sawah yang dihadiri anggota DPD asal Sumba dr. Asyera R.A Wunda Lero dan Bupati Sumba Barat Daya, dr. Kornelisu Kodi Mete, Wakil Bupati,Forkopimda kabupaten SBD, tokoh Agama,tokoh Masyarakat dan petani desa Tema Tana Wewewa Timur.
Dirinya mempertanyakan, apakah pemerintah akan hadir secara maksimal atau hanya hadir pada pencanangan program saja lantas bagaimana dengan dukungan data yang konkrit dari ketersediaan dan kebutuhan komoditas itu mereka melepas tangan.
“Disini kita bicara bagaimana rantai distribusi hasil komoditas itu ke daerah untuk mengatasi kelangkaan di daerah non penghasil, bukan dijawab dengan kebijakan impor komoditas,” Pungkasnya.
Selain itu diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi ditingkat petani yang harus terus diupayakan dengan Inovasi teknologi termasuk program food estate dimana hasil akhir yang dituju ketahanan pangan.
Oleh karena itu pemerintah ditahun 2021 menaikan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari 80 triliun ditahun sebelumnya menjadi 104 triliun. Ini tentu harus disambut oleh daerah terutama daerah yang menjadi lumbung pangan dan penghasil produk pertanian dan perikanan serta produk holtikulura lainnya.
Rey Milla
