NTT-News.com, Tambolaka – Angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT sejak tahun 2014 hingga 2016 lalu, masa kepemimpinan Bupati Markus Dairo Talu terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Barat Daya Dalam Angka 2017, menunjukkan pada tahun 2016 jumlah orang miskin bertambah 2.720 orang dari tahun 2015 yang berjumlah 96.540 jiwa menjadi 99.260 jiwa.
Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2015 jumlah orang miskin bertambah 15.530 orang dari tahun 2014 yang berjumlah 81.010 jiwa menjadi 96.540 jiwa.
Tren peningkatan ini berbeda dibandingkan periode 2012-2014. Sesuai data BPS, hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2012-2016 terjadi trend penurunan dari tahun 2012-2014. Di tahun 2013 jumlah orang miskin berkurang 50 orang dari tahun 2012, 83.350 jiwa menjadi 83.300 jiwa.
Penurunan terus terjadi di tahun berikutnya 2014 jumlah orang miskin berkurang 2300 jiwa dari tahun 2013 yang berjumlah 83.300 jiwa menjadi 81.010 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin tersebut, sejalan dengan meningkatnya jumlah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran per kapita untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Sumba Barat Daya (SBD) sebesar Rp 286.490. Tahun 2015 sebesar Rp 287.622. Sementara itu, pada tahun 2016 garis kemiskinan terus meningkat menjadi sebesar Rp 313.705. Angka garis kemiskinan ini berbeda dengan tahun 2012-2014 meskipun mengalami peningkatan garis kemiskinan tapi jumlah orang miskin semakin menurun. Tahun 2012 sebesar Rp. 248.099, tahun 2013 Rp. 248.099 dan tahun 2014 Rp. 286.490.
Sementara dari sisi kesejahteraan keluarga terdapat ketimpangan yang sangat besar. Pada tahun 2015 dari total keluarga di SBD sebanyak 20.214 jumlah Keluarga Pra Sejahtera lebih dominan dibandingkan dengan klasifikasi keluarga lainnya baik itu Keluarga Sejahtera Golongan 1, Golongan 2, sedangkan Golongan 3 atau pun Golongan 3 Plus tidak ada.
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 20.214, sementara Keluarga Sejahtera Golongan 1 berjumlah 15.214, Golongan 2 berjumlah 6.813.
Jumlah Keluarga Sejahtera Golongan 3 Plus yakni keluarga yang keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu tidak ada.
Kepala BPS kabupaten Sumba Barat Daya, Yohanis Zogara, SE, mengatakan tentang angka kemiskinan itu ada dua yaitu angka kemiskinan makro dan mikro. Kalau kemiskinan makro itu ditentukan dari hasil pendataan Susenas, dari pendataan Susenas itu dikumpulkan data-data terkait dengan pola hidup sosial ekonomi masyarakat dengan mengambil sampel di kabupaten. Jadi data-data pokok terkait dengan pola konsumsi masyarakat (pola konsumsi makanan dan non makanan) kemudian dari situ akan muncul pemenuhan kebutuhan masyarakat itu baik untuk konsumsi maupun non konsumsi.
“Nah, standar yang diambil untuk menentukan garis kemiskinan adalah untuk makanan dia harus bisa memenuhi 2100 kilo kalori per orang Per hari di bawah dari itu orang akan lemah atau sakit-sakitan seperti itu, jadi minimal dia harus terpenuhi begitu. Kemudian untuk non makanan dia harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok terkait biaya pendidikan, kesehatan atau pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Setelah itu beberapa item yang kita kumpulkan akan digabung menjadi rata-rata,” jelas Yohanis Zogara yang akrab disapa John Zogara pada wartawan di ruang kerjanya, Senin (29/1/2018).
Sehingga dalam menilai masyarakat miskin atau tidak miskin jelas John Zogara dilihat dari sekitar garis kemiskinan, kalau dia di bawah berarti masuk miskin kalau ke atas maka berarti tidak miskin atau mendekati miskin.
“Pada tahun 2017 itu jumlah penduduk miskin, SBD berada pada peringkat keempat terbawah dari 22 kabupaten/kota di NTT, jumlah ini terjadi peningkatan sejak 2015 karena garis kemiskinan itu terus meningkat,” tegas Zogara.
Diakui Zogara, SBD merupakan daerah potensial sehingga jumlah penduduk miskin ini berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki jika dibandingkan dengan daerah lain di NTT.
“Memang kenyataan setelah kita turun melakukan pengawasan ke kecamatan, secara kasat mata seluruh SBD kita anggap sebagai daerah potensial tapi terkait dengan masalah-masalah kehidupan sosial, kesehatan itu banyak kita kurang, seperti tempat BAB yang masih kurang di desa-desa, kemudian pola budaya hidup masyarakat,” kata Zogara yang sebelumnya menjabat kepala BPS di Manggarai Barat ini.
Lebih lanjut Zogara mengatakan data kemiskinan mikro meliputi data lengkap keterangan sosial ekonomi setiap individu rumah tangga, termasuk nama dan alamat untuk mengakses yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan program perbaikan kesejahteraan. Data kemiskinan mikro berguna untuk target sasaran rumah tangga (RTS) secara langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program lainnya.
“Untuk mendapatkan data kemiskinan Mikro, BPS menggunakan konsep pendekatan Penentuan Rumah tangga miskin didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga/ciri-ciri rumah tangga miskin. Ada 14 variabel/karakteristik rumah tangga yang dipakai untuk menghitung Indeks Skor RTS, yaitu luas lantai perkapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga,” pungkas Zogara. (Tim)
