NTT-News.com, Kefamenanu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTU menyoroti pengerjaan jalan lingkungan di beberapa titik yang ada di Kota Kefamenanu yang dibiayai melalui Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (PPRK) Kabupaten TTU, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10 Miliyar rupiah.
Ketua Komisi A, Carlos Sonbay kepada sejumlah awak media menegaskan agregat yang digunakan oleh PT. Hepy Jaya Abadi tidak sesuai dengan perencanaan dengan dugaan kuat jalan yang dikerjakan gagal konstruksi.
“Bisa ketahuan, Apakah itu semua batu pecah ataukah itu kerikil tersaring,” tegas Carlos Sonbay ketika ditemui di Gedung DPRD Kabupaten TTU, Kamis (28/09).
Ditegaskan Ketua Komisi A, apabila ketahuan menggunakan kerikil tersaring maka terdapat kerugian negara yang sangat tinggi pada item pengerjaan tersebut.
“Apabila itu kerikil tersaring maka kerugian negara tertinggi ada disitu karena harga satuan sudah beda. Kerikil tersaring harga 60.000 ribu per kubik, Sedangkan agregat A itu harga per kubiknya itu 600.000 ribu lebih,” jelas Carlos.
Mantan Ketua Komisi C itu pun menegaskan terdapat sejumlah kerugian negara yang sangat tinggi sehingga perlu penanganan hukum dari pihak yang berwenang.
“Hitung saja berapa besar kerugian negara, ini orang yang sama yang dikerjakan lihat saja jalan Nian-Oeolo kondisinya saat ini seperti apa. Tapi masih saja diberikan kepercayaan untuk kerja,” Tegasnya.
Disamping itu, Ketua TP4D Novantoro Catur Prabowo, SH saat dikonfirmasi sejumlah awak media ini di ruang kerjanya menegaskan, pada dasarnya anggota DPRD TTU harus memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari TP4D.
Terkait penentuan sesuai dan tidaknya spek pekerjaan, Novan mengatakan Pihaknya hanya melakukan pendampingan hukum dan tidak berhak menentukan sesuai dan tidaknya spek pekerjaan tersebut.
“Yang berhak tentukan spek pekerjaan itu sudah sesuai atau belum itu, tugasnya PPK bukan TP4D. Kita hanya memberikan pendampingan hukum saja. Ini yang harus dipahami dulu,” tegas Novan.
Ketua TP4D Kabupaten TTU juga mengapresiasi anggota DPRD yang memantau langsung pengerjaan proyek di lapangan dan berharap, semua pihak dapat bekerjasama untuk memantau pengerjaan proyek di TTU demi kepentingan masyarakat sendiri.
“Kami secara personil sangat kurang. Kami harus memantau pengerjaan proyek dari 4 dinas yang bergabung di TP4D, dan jumlah proyeknya bukan hanya satu. Jadi ya, terima kasih juga buat anggota DPR yang sudah memantau pengerjaan proyek di lokasi,” tutur Novan. (Peter)
