NTT-News.com, Tambolaka – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengukuhkan sebanyak 50 orang Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri se-Daratan Sumba di Aula Bunda Hati Kudus, SMAK St. Thomas Aquinas, Waitabula Jl. Bukit Sunyi, Kota Tambolaka, Rabu 17 Januari 2018. Pengkuhan dilakukan atas dasar aspek administrasi, keuangan, hingga sistem pendidikan setingkat SMA/SMK yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, yang semula masih beban Pemerintah Kabupaten/Kota.
Gubernur Frans Lebu Raya, dala sambutannya mengatakan bahwa melalui alih kelola ini, setiap level pemerintahan di Indonesia saat ini memiliki tanggungjawab. Dimana pendidikan dasar dan menengah pertama (SMA dan SMK Negeri) pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi, dan pendidikan tinggi dibawah kewenangan Pemerintah Pusat.
Frans juga mengatakan, bagi pemerintahannya, alih kelola ini sebagai momentum pemerataan pendidikan berkualitas. Semua masyarakat di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur bisa menikmati kualitas pendidikan yang sama, tidak hanya penduduk di kota-kota besar saja.
“Bagi kami ini adalah beban, tapi mudah-mudahan beban ini menjadi sebuah kebaikan bagi masyarakat Nusa Tengga Timur. Kita ingin menghadirkan pedidikan tingkat menengah ini dengan pendidikan yang merata dan berkualitas sekaligus, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat NTT,” ungkap Gubernur Frans di hadapan para Kepala Sekolah (Kepsek).
Melalui alih kelola ini, Gubernur Frans berharap aspek administrasi dan manajemen ataupun sekat kebijakan kabupaten/kota dihilangkan. Dengan begitu, tingkat Angka Partisipiasi Kasar (APK) pendidikan SMA/SMK se-Daratan Sumba bisa meningkat. Pada 2010, APK SMA/SMK Negeri di NTT mendapat peringkat 32, dengan persentase IPM 59,21 persen. Peringkat ini merupakan peringkat ketiga terakhir dari 34 propinsi. “Jika kita melihat persentase secara Nasional, Indonesia memperoleh rata-rata IPM 66,53 persen. Artinya NTT memperoleh IPM dibawah rata-rata indeks Nasional, dengan selisih 7,32 persen,” tandasnya.
Bagi NTT sebagai provinsi kepulauan, hal tersebut merupakan Sumber Daya Manusia penting bagi kemajuan masa depan Nusa Tenggara Timur dan bangsa Indonesia.
Berbagai aspek, baik kualitas anak didik, sistem atau metode pengajaran, bahan ajar, hingga kesejahteraan guru. Untuk itu, Frans ingin ke depan ada perputaran kualitas tenaga pengajar atau upgrading dan capacity building melalui Balai Pelatihan, serta peningkatan penghasilan guru sesuai dengan kemampuan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Oleh karena itu, nanti kita lakukan perputaran kualitas dengan baik. Kami dari provinsi ingin memberikan yang terbaik secara bertahap. Ada kabupaten yang TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) sudah tinggi, kami pertahankan. Ada kabupaten tidak ada TPP sama sekali, ada yang Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, Rp 150 ribu. Yang jelas yang tinggi akan kita pertahankan, yang lainnya TPP dinaikan semuanya ke angka Rp 600 ribu setiap bulan. Tapi ingat, kualitas layanan kepada para siswa pun harus dilebihkan,” tambahnya. (JEP)
