NTT-NEWS.COM, Kupang – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat, (Pospera) Nusa Tenggara Timur (NTT) membantah jika masalah gizi buruk yang terjadi di NTT harus menyalahkan Presiden Jokowi Dodo. Bantahan itu disampaikan Ketua DPD Pospera NTT, Yanto Lili, dalam konferensi pers Jumad 10 Juni 2015 di Kupang.
Dia menegaskan bahwa kasus kemiskinan dan gizi buruk yang dialami oleh anak-anak NTT bukan persoalan yang baru terjadi. Karena itu, Pospera NTT meminta agar melihat dengan cerdas bahwa kasus gizi buruk adalah kasus yang terjadi secara berulang kali di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ini kemiskinan dan gizi buruk yang diwariskan SBY, dan bahkan pada tahun 13 Juni 2008 lalu tercatat 23 anak balita di NTT yang meninggal dunia akibat gizi buruk. Jika Jokowi yang disalahkan, itu adalah diskriminasi karena Jokowi baru memimpin kurang lebih delapan bulan,” ujar Yanto.
Menurut Yanto, kasus gizi buruk yang terjadi di NTT dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni, gagal panen, kekeringan, akses infrastruktur yang minim dan berdampak pada kemiskinan ekonomi hingga akhirnya terjadi gizi buruk.
Yanto juga optimis, jika masalah kemiskinan dan gizi buruk di NTT dapat ditanggulangi oleh pemerintahan Jokowi hingga tuntas. Selain itu, pihaknya juga menyatakan siap untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan masalah gizi di NTT.
“Kasus gizi buruk memang bukan masalah sepeleh, sehingga butuh keterlibatan dan solusi dari banyak pihak. Pospera siap turun bersama rakyat untuk memberi pendampingan dan pelatihan pemberdayaan ekonomi. Dalam waktu dekat juga akan turun memberi bantuan logiostik pada penderita gizi buruk melalui kerjasama Pospera Pusat dan Pemerintah,” jelas Yanto.
Ditempat yang sama anggota Pospera Yapi Famnasi, menyakini bahwa Jokowi juga akan mengatasi kemelut kemiskina yang dialami masyarakat NTT dengan semangat Nawacita Jokowi.
“Jokowi bakal mengatasi ini, kemiskinan dihilangkan, anak-anak tidak lagi ditelantarkan, ibu hamil dan anak-anak akan diperhatikan gizinya, dengan solusi menambah tenaga medis di kampung-kampung untuk mendampingi dan memberi pemahaman tentang Nutrisi yang cukup bagi anak dan ibu hamil,” ujarnya. (Rey)
Pospera keliru menilai persoalan ini.Kasus gizi buruk bukan hanya terjadi di NTT tapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.Apakah waktu 8 bulan lalu harus melempar tanggungjawab pada pemerintahan lama?Bagi saya,pandangan Pospera adalah pandangan “barisan pendukung” yang tidak pernah mampu untuk bersikap kritis.Mungkin bagi Pospera,Jokowi selalu benar atau tidak pernah salah.Jika mendukung tanpa bersikap kritis,maka sama saja dengan “memanipulasi kesadaran rakyat”.
Setuju. Klo saya melihat bahwa kasus gizi buruk bukan persoalan baru tetapi persoalan yg sudah sejak lama dibiarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Sby mewariskan kemiskinan terutama gizi buruk yg berkepanjangan. Saya ayakin pemeritahan jokowi tidak tinggal diam.maju terus. Pak jokowi rakyat mendukungmu mengatasi gizi buruk di ntt