Ntt-news.com, Kupang – Salah satu langkah utama dari Program Ketahanan Pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan produksi pangan guna mencapai swasembada pangan lebih cepat dari yang ditargetkan sebelumnya.
Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara (NT) II, Parlinggoman Simanungkalit, S.T., M. PSDA, diruangan kerja pada Senin 17 Maret 2025 . Menurut untuk salah satu aspek yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat ke depan adalah bertambahnya produksi pangan seperti irigasi.
Parlinggoman mengutamakan anggaran pemerintah saat ini tidak hanya terpusat pada infrastruktur umum, melainkan pada infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, seperti irigasi.
”anggaran pemerintah itu sekarang bukan difokuskan kepada infrastruktur lagi, akan tetapi infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan .Jadi semua infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan itulah yang menjadi fokus utama”. jelas Parlinggoman
Berkomitmen Untuk tahun 2025, seluruh anggaran untuk irigasi akan tetap tersedia tanpa ada pemblokiran. Pemerintah juga telah mengajukan tambahan dana sekitar 350 miliar rupiah untuk mendukung sektor irigasi, dengan rencana penambahan 4 paket pekerjaan senilai sekitar 90 miliar rupiah. ”Untuk Semua anggaran kita tahun 2025 itu, satupun tidak ada yang diblokir”. Jelas Parlinggoman
Untuk solusi untuk menurunkan angka stunting, Pihak Balai BWS NT II menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi masalah stunting, yang saat ini memiliki angka tertinggi di Indonesia, mencapai 37%. Salah satu solusi untuk menurunkan angka stunting adalah dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan air minum, sehingga dalam rencana anggaran tahun 2025, diusulkan pembangunan 25 sumur bor dan rehabilitasi 100 sumur bor. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting.
“Stunting sangat terkait dengan kemiskinan, Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan peternakan menjadi kunci,”.Jelasnya
Dalam hal ini, Pemerintah juga mengharapkan agar embung yang sudah dibangun dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, salah satu faktor utama penyebab stunting.
Terkait efesiensi anggaran yang terbatas, “meskipun ada efisiensi anggaran, semua sumber daya yang ada akan dioptimalkan. DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) untuk tahun 2024 yang awalnya sebesar 1,7 triliun rupiah telah mengalami efisiensi menjadi sekitar satu triliun rupiah. Namun, anggaran untuk sektor irigasi di tahun 2025 tetap dibuka sebesar 300 miliar rupiah. Proyek-proyek penting seperti bendungan Mbay dan Manikin, meskipun mengalami penundaan, tetap akan dilanjutkan”. Ujar
Proyek Mbay yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2025 akan mundur menjadi 2026, sementara proyek Manikin yang awalnya ditargetkan selesai pada 2026 akan mundur hingga 2028.
Parlinggoman berharap Walaupun anggaran kita jauh dari yang diusulkan untuk tahun 2024 dan akan tetap berusaha mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. “Kami berharap bisa mendapatkan revisi anggaran atau penambahan dana untuk mendukung pembangunan di NTT,” pungkasnya***