NTT-NEWS.COM, Kupang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan PT PLN untuk tidak memaksa pelanggan untuk beralih dari meteran listrik pasca bayar ke pra bayar. Pasalnya selama ini tidak dilakukan sosialisasi dengan baik dan terkesan tidak santun.
“Kami minta PLN untuk tidak lagi memaksa masyarakat daerah ini untuk beralih dari dari meteran listrik pasca bayar ke meteran pra bayar. Ini saya katakan, karena selama ini petugas sering berlaku tidak santun terhadap pelanggan ketika mendatangi rumah pelanggan untuk menggantikan meteran listrik,” tegas Anggota DPRD NTT dari Fraksi partai Golkar, Gabriel Manek.
Pernyataan tegas itu disampaikannya dalam forum rapat dengar pendapat antara pihak PT PLN Wilayah NTT dan DPRD Provinsi NTT di gedung DPRD NTT, Senin, 21 September 2015. Rapat itu dipandu Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara didampingi wakil ketua, Gabriel Beri Bina. Rapat itu benar-benar mdenjadi forum untuk “mengadili” General Manager PT PLN Wilayah NTT Richard Safkaur dan sejumlah petinggi PLN NTT.
Gabriel Manek mengatakan, perlakuan petugas PLN ketika menggantikan meteran pasca bayar ke pra bayar itu sungguh sangat menjengkelkan. Masyarakat menolak, tetapi petugas tetap melaksanakan kehendaknya untuk menggantikan meteran dengan dalih sesuai aturan. Bahkan ada petugas yang memaksa menggantikan meteran itu ketika pemilik rumah tidak berada di tempat.
Sementara anggota DPRD lainnya Thomas Tiba dan Jefri Banunaek sama-sama mengakui, perlakukan PLN itu sungguh sangat menjengkelkan. Masyarakat sama sekali tidak tahu soal migrasi meteran tersebut karena selama ini pihak PLN tidak pernah melakukan sosialisasi.
“Kasihan rakyat kecil di desa-desa. Mereka sama sekali tidak tahu soal itu, tiba-tiba petugas datang dengan gayanya yang sok hebat langsung menggantikan meteran itu. PLN itu memang perusahan negara yang monopoli dan sepertinya tidak mau tahu apa maunya masyarakat, karena mereka lebih mengejar keuntungan bukan pelayanan,” tegas Thomas Tiba.
Jefri menegaskan, PLN seharusnya segera menghentikan cara kerja seperti ini, karena masyarakat tidak mau. PLN harus melakukan sosliasasi secara baik tentang rencana ini, bukan langsung beraksi di lapangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.
“Saya minta forum ini juga bisa membuat sebuah kesepakatan bersama bahwa mulai hari ini migrasi listrik PLN itu distopkan. Surat yang ditandatangani bersama antara PLN dan DPRD itu harus dibuat hari ini, kami akan menyebarkan surat itu kepada masyarakat sehingga mereka tidak diperlakukan sesuka hati oeh PLN,” tegas Jefri. ***
