NTT-News.com, Kupang – Krisis air bersih yang kerap melanda wilayah Kabupaten Kupang saat musim kemarau, secepatnya akan teratasi khususnya di Wilayah Takari. PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang akan berusaha membangun sumur bor yang ditempatkan di depan kantor cabang PDAM Takari, untuk mengatasi krisis air bersih di musim panas.
“Selama ini, tempat tersebut memang kesulitan air. Karenanya kami dalam waktu dekat akan atasi dengan sumur bor walaupun tidak ada dana penyertaan dari pemerintah daerah Kabupaten Kupang,” ujar Direktur Utama PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, Johannis Silvester Ottemoesoe, Rabu (6/9/2017) pagi.
Joni Ottemoesoe mengatakan bahwa dalam waktu dekat PDAM segera untuk mengatasi masalah air bersih di Takari, walaupun dipolitisir dan tidak diberikan dana penyertaan dari pemerintah. Menurutnya, langkah pertama yang akan Ia lakukan yakni mengambil langkah investasi sumur bor di titik yang menjadi rawan kekeringan.
“Sumur ini untuk mengatasi masalah air bagi tiga ratus lebih pelanggan aktif PDAM di daerah Kota Takari yang tidak dapat air selama satu tahun lebih. Tapi, bagi konsumen yang meteran airnya sudah dikasih putus karena tidak membayar, PDAM tidak bertanggung jawab karena hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku,”tutur Joni.
Dengan sistem seperti itu, Joni yakin bukan saja bisa mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau seperti saat ini. Tetapi juga bisa meningkatkan akan layanan air bersih. Termasuk menambah jumlah pelanggan PDAM.
Terkait dengan informasi yang berkembang bahwa, PDAM memutuskan meteran air bersih dibeberapa titik karena tidak diberikan insentif oleh pemerintah daerah, Joni secara tegas mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan itu adalah sebuah fitnah yang sangat keji terhadap dirinya.
Menurutnya, sesuai dengan perintah undang-undang bahwa masalah air bersih adalah masalah bersama dimana harus menjadi tanggungjawab juga dari pemerintah pusat, provinsi, daerah atau Kota/Kabupaten, sedangkan PDAM hanya sebagai operator yakni PDAM adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.
“Khususnya untuk Takari, selain tidak membayar, penutupan beberapa jaringan itu dikarenakan pemerintah tidak bisa menjamin keamanan, sebagai operator PDAM harus menarik diri demi keamanan pegawai pegawai PDAM yang bertugas di daerah tersebut,”jelas Joni.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, walaupun tidak diberikan dana penyertaan sepersen pun, PDAM akan berusaha semaksimal mungkin mencari langkah mengatasi persoalan air bersih di Takari tanpa menggunakan mata air Benu dan Oesusu yang sudah dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu.
