NTT-News.com, Ende – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilakukan pada Tahun 2018 mendatang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya memberikan peringatan kepada seluruh Kader Partai kususnya yang ada di wilayah Bali Nusatenggara untuk tetap patuh pada aturan partai yang ada.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Bidang pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusra, Emanuel Melkiades Laka Lena saat dikonfirmasi media ini terkait dengan persiapan Partai golkar dalam menghadapi Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 mendatang.
Dikatakannya, agar dapat kembali mendulang kemenangan seperti pada Pemilukada serentak Februari 2017 lalu, Seluruh Kader Golkar diharapkan untuk mematuhi Juklak Nomor 06 tentang Tentang Pilkada, yang mana dalam Juklak tersebut mengharuskan agar seluruh kader partai mematuhi dan melaksanakan proses dan tahapan yang telah digariskan dalam Juklak.
“Kita ingatkan semua Kader Partai untuk tidak keluar dari Juklak yang ada, karena Golkar Harus menang dalam semua Ivent politik, dengan adanya Juklak tersebut sehingga Partai Golkar dapat meraih kemenangan pada Pilkada Februari 2017 lalu, jadi saya harap semua kader harus patuh, ungkap Melki Laka Lena.
Lanjutnya, sesuai dengan Juklak 06, tahapan dan proses penetapan Calon yang akan diusung oleh Partai Golkar dimulai dari Tingkat Desa Kelurahan sampai pada Tingkat pusat. Meski demikian DPP Partai Golkar bisa saja langsung memutuskan nama calon lain yg dinilai bisa memenangkan pilkada sesuai rekomendasi DPD l atau di luar rekomendasi DPD l.
Untuk Prov. NTT DPP melalui Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali Nusra Gus Adi teah mengeluarkan 8 nama Bakal Calon Gubernur untuk dilakukan Survei sebagai Bakal Calon Gubernur
Putusan DPP Partai Golkar tersebut secara khusus telah disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto saat kunjungan kerja ke NTT tanggal 8 – 9 Mei 2017 lalu dan wajib diamankan oleh semua Kader Partai
Masih menurut Melki, terhadap perbedaan pilihan politik terkait calon yang didukung oleh masing-masing kader harus diletakkan dalam system, dan jangan menabrak aturan main dan keputusan DPP Partai Golkar terkait nama nama yg disurvei
Pada kesempatan itu juga Melki mengatakan DPP Partai Golkar akan mengambil sikap tegas terhadap Kader Partai yang melanggar aturan main pilkada dan putusan DPP Golkar terkait pelaksanaan tahapan dan proses pilkada di NTT yangg tengah berjalan. (Tim)
