Ntt-news.com, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (30/4/2026).
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri langsung pertemuan tersebut yang membahas persiapan HLUN 2026 serta pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah NTT.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Supomo, menegaskan bahwa Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, telah menetapkan NTT sebagai lokasi penyelenggaraan HLUN 2026.
“Pak Menteri telah menetapkan NTT sebagai lokasi perayaan HLUN 2026. Konsekuensinya, harus ada peningkatan layanan bagi para lansia,” ujar Supomo.
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial akan menggelar berbagai kegiatan, seperti operasi katarak, pemberian alat bantu (kursi roda, alat bantu dengar, kacamata), pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, layanan fisioterapi, hingga pemberdayaan lansia.
Selain itu, akan ada bantuan bagi eks penderita kusta, program kewirausahaan, duta lansia, bantuan korban TPPO, ODHA, serta pelunasan biaya pendidikan bagi anak yatim piatu yang diasuh oleh kakek atau neneknya.
“Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang, tetapi langsung berupa layanan kepada lansia,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Supomo juga menyoroti pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten di NTT. Ia berharap pemerintah daerah segera melengkapi persyaratan administrasi dan teknis agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada NTT.
“Kami sangat senang karena pertemuan ini mengkonkretkan pembicaraan awal kami dengan Pak Menteri sebelumnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT siap menyukseskan HLUN 2026 dan meminta seluruh pihak terkait bekerja maksimal.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi lansia yang selama ini sering terabaikan,” tegasnya.
Terkait Sekolah Rakyat, ia menyebut program tersebut sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTT,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Rossy Maria Hedwina, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan HLUN 2026 melalui koordinasi dengan dinas sosial kabupaten/kota se-NTT.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, termasuk wali kota Kupang dan para bupati se-NTT yang mengikuti secara virtual.***