Sumba Tengah, NTT-News.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama rombongan Tim Kerja Percepatan Pembangunan NTT melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Sumba Tengah pada Minggu 15 Maret 2026.
Pertemuan bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Sumba Tengah dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta unsur Forkopimda setempat.
Gubernur Melki bersama rombongan diterima oleh Bupati Sumba Tengah Paulus Sekayu Karugu Limu, dan Wakil Bupati Sumba Tengah Marthinus Umbu Djoka, bersama unsur Forkopimda Kabupaten Sumba Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah Arpud Rauta Manga Lema, anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Sekretaris Daerah, para Asisten, Camat, Pimpinan Perangkat Daerah, para Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, serta perwakilan dari Bank NTT.
Dalam sambutannya, Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Gubernur NTT di wilayahnya sekaligus dukungan terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan stunting.
Menurutnya, Kabupaten Sumba Tengah yang masih tergolong daerah 3T dengan kapasitas fiskal yang yang relatif kecil. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tetap berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dengan target penurunan sekitar 2 persen pada tahun ini.
Salah satu program unggulan yang terus didorong adalah Program Rumah Mandiri Terintegrasi, yang bertujuan mengatasi kemiskinan sekaligus menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui program ini, dibangun ribuan rumah sehat yang dilengkapi fasilitas sanitasi, listrik, serta pemanfaatan pekarangan produktif.
“Rumah yang dibangun tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi keluarga,” ujar Bupati.
Program ini diperkuat melalui PK POM (Pekarangan Pro Oli Mila) sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan dukungan berupa tiga ekor kambing, sebelas ekor bebek, 10 betina dan 1 jantan, seribu ekor ikan lele, serta pengembangan tanaman hortikultura di lahan pekarangan sekitar dua are,” jelasnya.
Program ini dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dengan estimasi pertumbuhan ekonomi keluarga sekitar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per bulan.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama di sektor pendidikan. Pemerintah daerah telah menyiapkan program beasiswa, namun akses pendidikan masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.
Sekitar 30 persen anak anak sekolah di wilayah Sumba Tengah masih melewati padang savana, menempuh jarak yang sangat jauh untuk bersekolah.
“Ada anak-anak sekolah dasar yang harus berjalan kaki hingga sekitar 10 kilometer setiap hari. Bahkan jarak tempuh pulang pergi bisa mencapai 40 kilometer. Ini kondisi riil yang kami hadapi,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk menghadirkan sekolah rakyat maupun sekolah terintegrasi, agar akses pendidikan masyarakat dapat semakin terbuka.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam membangun ekonomi kerakyatan dan menanggulangi kemiskinan.
“Saya ketika tiba di sini merasa senang, karena komitmen kerakyatannya sangat kuat,” ujar Gubernur Melki dalam sambutannya.
Ia mengatakan, bagi seorang pemimpin, masyarakat miskin sesungguhnya adalah “harta karun”, karena melalui pelayanan yang baik kepada mereka, seorang pemimpin dapat menabur amal yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.
Ia juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di NTT menunjukkan tren penurunan sekitar 1,52 persen dan diharapkan terus membaik hingga September 2026.
“Ke depan, pemerintah akan melakukan pembenahan data kemiskinan serta mengintegrasikan berbagai program penanganan kemiskinan agar lebih terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp157 miliar untuk pembangunan rumah layak huni, yang disebut sebagai alokasi terbesar sepanjang sejarah.
“Program ini akan kita mulai dengan fokus awal di Sumba Tengah,” kata Gubernur.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemetaan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih dan bantuan dapat lebih tepat sasaran, terutama bagi desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi produktif melalui pemanfaatan KUR. ” Pemerintah provinsi akan membentuk desk atau tim pendamping yang membantu masyarakat dalam mengakses KUR, mulai dari pemenuhan persyaratan perbankan hingga pelatihan literasi keuangan,” jelasnya.
Menurutnya, pola ekonomi masyarakat NTT yang selama ini cenderung konsumtif perlu diarahkan menjadi lebih produktif.
Di sektor pertanian, Gubernur Melki mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal melalui pengolahan dan pengemasan hasil produksi sebelum dijual ke pasar. Ia mencontohkan sentra beras di Maropokot yang telah mampu mengemas beras dengan baik sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.
“Saya minta tolong kepada Bupati, kalau bisa hasil produksi diolah dan dikemas terlebih dahulu sebelum dijual,beras yang kita panen, kita kemas dulu baru jual,” ujarnya.
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kerakyatan yang mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari produksi, panen, pengolahan hingga pemasaran.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pelaksanaan berbagai program nasional di daerah, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Saat ini di Sumba Tengah baru memiliki satu dapur program tersebut. Karena itu, Gubernur mendorong aparatur sipil negara di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk ikut berperan sebagai penggerak usaha dalam membangun dapur MBG.
Ia juga meminta agar 42 Koperasi Desa Merah Putih di Sumba Tengah dapat dijalankan secara optimal untuk memastikan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“Semua ini kita lakukan untuk mendorong kemandirian daerah,” pungkas Gubernur Melki.
Sebagai penutup, Gubernur Melki menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan serta memperkuat ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Timur.***