NTT-News.com, SBD – Polemik dugaan wisuda tanpa kuliah yang sedang jadi atensi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) pada umumnya, pada khususnya masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) hampir dua pekan terakhir ini, mendapat respon baik dari Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete.
Etikat baik Bupati SBD yang akan membentuk Tim Khusus (Timsus) dalam menelusuri dugaan wisuda tanpa kuliah mendapat dukungan dari mahasiswa Nusa Tenggara Timur.
Dugaan wisuda tanpa kulia tersebut bermula dari Kepala Desa Kahale, Yohanis Rehi yang tiba-tiba diberitakan hanya menempuh 17 SKS untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1). Namun demikian, proses perkuliahan Kades Kahale sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online itu mendapat kritikan dari berbagai kalangan.
Setelah viral diberbagai media sosial, Kades Kahale pun mencoba klarifikasi persoalan tersebut. Akan tetapi, klarifikasinya dianggap blunder dan semakin membuat publik ambiguitas dalam menyikapinya.
Selain itu, klarifikasi juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Generasi Penerus (YGP) Meltripaul Emanuel Rongga, M.Pd yang menyatakan Kades Kahale kuliah untuk kepentingan internal Yayasan. Pernyataan itu pun mendapat kritikan pedas dari publik. Sebab, proses perkuliahan semat-mata dijadikan untuk memenuhi kepentingan kelompok bukan individu.
Sementara eksistensi seorang wisudawan yang dimaksud merupakan pemimpin di Desa Kahale. Tentunya, akan banyak presepsi yang bervariasi dalam menanggapi klarifikasi tersebut. Misalnya, Kades Kahale melanjutkan pendidikan untuk membangun wilayah pimpinannya atau untuk kepentingan Yayasan Generasi Penerus?
Bahkan publik menilai bahwa klarifikasi yang disampaikan tidak menerangkan sebenar-benarnya tentang proses perekrutan calon mahasiswa yang dilakukan oleh YGP serta masih menjadi misteri apakah wisudawan yang bekerja sama dengan YGP akan digaji oleh YGP atau membebankan Negara jika mendapat pekerjaan dikemudian hari.
Seorang Mahasiswa Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, Agustinus Milla Ate mendukung etikat baik Bupati Sumba Barat Daya membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk menelusuri keabsahan proses perkuliahan yang telah viral pekan ini. Dengan demikian, kegelisahan publik akan terjawab.
“Tentunya, saya sebagai mahasiswa aktif sangat mendukung sikap Bupati SBD yang membentuk Timsus dalam melakukan penelusuran akan persoalan ini. Pastinya, kita menunggu hasil penelusuran itu,” kata Agustinus, Rabu (03/08/2022).
Agustinus mendukung karena penelusuran terhadap sebuah persoalan yang akan mencederai nama lembaga pendidikan harus dihentikan.
Jika terbukti tidak melalui mekanisme perkuliahan yang sesugguhnya, Agustinus meminta supaya wisudawan yang bersangkutan segera diberi sangsi. Sehingga tidak mempengaruhi masyarakat di pelosok desa ketika berkeinginan melanjutkan pendidikan anak-anak mereka (masyarakat-red).
“Kalau ini tidak terang benerang, masyarakat akan tempuh jalur yang sama. Untuk apa bersusah payah melalui proses yang sulit sementara ada yang mudah,” pungkasnya.
Agustinus meyakini, Pemda SBD akan serius menangani persoalan tersebut. Sekarang, kata Agustinus, masyarakat tinggal menunggu tindakan Bupati dalam membentuk timsus tersebut. Dirinya pun menyebut ketegasan Bupati dalam pernyataannya sebagaimana diberitakan akan dikawal masyarakat umum.
Sebelumnya, Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete ketika menghubungi media online NTT-News.com menyatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus (timsus) bersama dengan Dinas Pendidikan dan pemerhati pendidikan di SBD untuk menelusuri persoalan yang viral beberapa hari ini.
Bupati Kornelius menyampaikan agar Timsus nanti bisa bekerja maksimal untuk menelusuri hal ini, sebab jika benar tidak melalui proses perkuliahan yang seperti biasanya lalu tiba-tiba di wisuda maka hal tersebut adalah dengan pembohongan intelektual.
Berdasarkan pernyataan Ketua Yayasan Generasi Penerus (YGP) Sumba, Meltripaul Emanuel Rongga, SH. M.Pd disalah satu media online yang menyebutkan sudah ada yang lolos PNS dan P3K, Bupati menyatakan bahwa jika hal ini benar dan terbukti tidak melalui proses kuliah yang benar untuk memperoleh ijazah maka sudah termasuk tindakan yang merugikan daerah dan negara.
Sebab telah menggunakan ijazah untuk kepentingan mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang berkonsekuensi pada beban biaya oleh daerah atau negara. Sehingga dia meminta agar seluruh elemen masyarakat yang mengetahui ini untuk melaporkan kebenarannya, termasuk ketua Yayasan YGP untuk menyebutkan siapa saja mereka yang lolos PNS dan P3K.
“Kita akan telusuri apa yang disampaikan Pak Paul (Ketua YGP), jika benar perkuliahan tidak ada, dan sudah menjadi PNS atau lolos P3K maka kita akan tindak tegas,” tuturnya, Selasa 2 Agustus 2022 malam.
Dia juga menuturkan bahwa apa yang disampaikan Meltripaul bahwa wisuda tersebut untuk kepentingan pengembangan internal Yayasan maka seharusnya tidak boleh ada yang diikutkan dalam tes-tes yang konsekuensinya membebankan biaya daerah atau negara, harus menjadi tanggungan utuh oleh yayasan.
Dia meminta agar dibuka dengan jelas siapa saja yang sudah jadi PNS dan P3K sehingga akurasi pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan. Dia kuatir bahwa pengakuan tersebut jangan sampai hanya untuk terus menarik minat orang-orang yang pernah kuliah tetapi karena memiliki uang langsung daftar untuk berangkat Wisuda dan menjadi sarjana. (RIAN)
