NTT-News.com, SBD – Sekitar puluhan demonstran yang menyuarakan keselamatan bagi semua masyarakat SBD pada umunya, pada khususnya bagi pekerja migran. Sebab, berdasarkan hasil advokasi dan kajian para demonstran ditemukan beberapa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terganggu secara psikologi.
Bahkan ada pula yang disebut mengalami ODGJ ketika berpulang dari tempat kerja.
Guna mencegah peningkatan kasus Human Traficking di Pulau Sumba pada umumnya, pada khususnya di Sumba Barat Daya (SBD), kumpulan pemuda dan masyarakat yang menamakan diri aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan melakukan aksi damai di depan gedung Bupati Sumba Barat Daya.
Seperti yang disuarakan oleh seorang perwakilan aliansi masyarakat peduli kemanusiaan, Yeremias Bayoraya Kewuan,SH menilai pembiaraan terhadap PT ilegal merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Sebab banyak PT ilegal yang mengirim tenaga kerja tidak sesuai prosedural.
“Pembiaraan yang terjadi akan berdampak oada perbudakan, di mana hati nurani kita, mana kepedulian kita. Hari ini kami datang untuk menuntut pemerintah dalam mencegah OT ilegal yang berkeliaran,” Tegas Yeremias yang akrab disapa Jermy Kewuan dakam orasinya di depan gedung Bupati Sumba Barat Daya, Selasa (10/05/2022).
Menurut Jermy Kewuan, pengirima PMI mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mendampingi. Sebab hampir diseluruh wilayah kecamatan terlihat banyak Balai Latihan Kerja (BLK). Namun kata Jermy Kewuan, BLK tidak difungsikan.
Ia menandaskan, pemerintah lewat dinas Nakertrans perlu mendata warganya yang melakukan transmigrasi ke luar negeri. Hal itu, kata Jermy Kewuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga masyarakat ketika bekerja sebagai PMI.
“Kami menegaskan agar pemerintah lewat dinas Nakertran terus melakukan upaya hingga di desa dalam mendata, mencatat warga masyarakat yang hendak bekerja sebagai PMI, dengan begitu pemerintah dapat memastikan tempat dan tujuan para calon PMI,” ujarnya.
Dikesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Fransiskus M. Adilalo menyebut hanya empat PT perekrut tenaga kerja yang terdaftar dilingkup pemerintahan Kabupaten SBD. Sehingga ia meminta para demonstran untuk berkolaborasi dalam mencegal PT ilegal yang hang tidak bertanggungjawab.
“Ya, di pemerintahan, hanya empat PT perekrut tenaga kerja yang terdaftar, jika ditemukan PT yang diduga ilegal melakukan perekrutan tolong informasikan kepada pemerintah,” kata Fransiskus dalam menanggapi orasi perwakilan aliansi masyarakat peduli kemanusiaan tersebut.
Didepan demonstran, Fransiskus juga menyampaikan segera memanggila kepala dinas Nakertran serta instansi terkait lainnya dalam mengevaluasi temuan tersebut. Dirinya juga akan menginstruksikan pihak terkait untuk fungsikan BLK yang sudah ada. Dengan demikian, kata dia, apa yang disuarakan oleh para demonstran dapat terjawab.
“Setelah ini, kadis terkait tolong segera evaluasi semua gedung BLK yang ada, agar apa yang diperjuangkan adik-adik demi kemanusiaan dapat terealisasi dengan baik, tentunya ini untuk keselamatan warga masyarakat kita,” ujarnya.
Untuk diketahui, pernyataan sikap aliansi masyarakat peduli kemanusiaan diterima oleh Sekda SBD, Fransiskus M. Adilalo. (RIAN)
