NTT-NEWS.COM, Kupang – Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) di Nusa Tenggara Timur (NKRI) sangat memprihatinkan lantaran masih sangat minim dari jangkauan pembangunan.
Demikian hal itu disampaikan, Frans Sarong Wartawan senior Kompas saat Dialog Publik tentang peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam pembangunan daerah yang diselenggarakan anggota DPD di Kupang, Jumad 21 Agustus 2015 dan dihadiri oleh jajaran pimpinan media di Kupang dan Ormas.
Menurut Frans, dalam konteks pembangunan, kawasan perbatasan RI di NTT masih sangat memprihatinkan dari pembangunan infrastruktur penerangan dan telekomunikasi dan fasilitas pengamanan wilayah perbatasan.
“Diperbatasan, Indonesia dan Timor Leste pada siang hari tidak dapat dibedakan mana Indonesia dan mana Timor Leste. Namun pada malam hari negara tetangga baru bisa dibedakan karena perbatasan Timor Leste terang benderang sedangkan perbatasan Indonesia gelap ibarat neraka,” katanya.
Lanjutnya, tower telekomunikasi Indonesia di perbatasan tidak bermanfaat. Disana hanya dapat signal Timor Leste, sedangkan signal Indonesia tidak ada, akibatnya terjadi rooming internasional bagi pengguna alat komunikasi.
Dia menyarankan agar pemerintah membangunkan lembaga yang akan megurus khusus wilayah perbatasan negara, seperti di wilayah-wilayah perbatasan lainnya, sehingga benar-benar fokus membangun perbatasan dan roda perekonomian perbatasan juga ikut berjalan normal.
Pada kesempatan itu, anggota Komite IV DPD RI, Andre Garu berjanji akan membawa lima orang pimpinan DPD ke NTT untuk melihat wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste sehingga melihat dan mendengar secara langsung apa yang terjadi di perbatasan itu.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komite II DPD RI, Ibrahim Agustinus Medah, untuk menyampaikan persoalan ini ke kementerian terkait agar dalam rencana pemerintah untuk membangun tambah puluhan ribu mega watt listrik, NTT mendapat jatah dan diutamakan pada wilayah perbatasan RI. (LM)
