NTT-News.com, Kupang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Nusa Tenggara Timur gelar rapat kerja komisi V dalam menyikapi Tanggap Darurat Bencana Tropical Siklon Seroja. Rapat yang dilaksanakan pada Rabu(07/04)2021)siang tadi melibatkan mitra terkait. Diantaranya, BPBD, Dinas Sosial, Bapelitbangda, Badan SAR, Kabag Anggaran dan BMKG.Hadir sebagai pemimpin rapat, ketua komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa Meminta Dinas Sosial bersama mitra strategis menangani korban terdampak banjir bandang yang kini masih dalam penampungan darurat. Dirinya juga menghimbau instansi terkait agar memperkuat pasokan kebutuhan posko dan dapur umum untuk melayani kebutuhan dasar pengungsi. “agar instansi terkait selalu memperhatikan pasokan kebutuhan warga yang sedang mengungsi dengan menggunakan tenda darurat disetiap wilayah terdampak bencana alam,”kata Yunus
Dirinya juga mengingatkan agar warga masyarakat selalu siap siaga mengatisipasi banjir susulan. Pasalnya, saat ini wilayah NTT masih dalam situasi tidak normal.”saya berharap warga masyarakat tetap waspada dan selalu mengikuti petunjuk petugas lapangan,”himbau dirinya.
Menurut Yunus, rapat yang diselenggarakan dengan mitra terkait menghasilkan beberapa catatan kritis dan rekomendasi. Diantaranya;
1. Mengapresiasi sistem peringatan dini BMKG sebagai acuan valid akan timbulnya cuaca ekstrim dan meminta pemerintah dan semua pihak agar tetap menjadikan informasi resmi BMKG dalam penanganan kewaspadaan bencana dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas kepada para pihak yang menyebarkan informasi tidak sesuai fakta sesungguhnya/hoax yang dapat menimbulkan simpang siur informasi dan kepanikan.
2. Mengapresiasi langkah cepat Badan SAR dalam hal pencarian dan penyelamatan korban dan menyarankan Badan SAR terus melakukan upaya penyelamatan korban yang saat ini masih hilang maupun yg masih tertimbun material banjir dan longsor.
3. Meminta BPBD agar mengaktifkan posko provinsi dan kabupaten/kota sebagai pusat pangkalan data, koordinasi dan penangangan bencana dengan berkoordinasi dengan posko dan dapur umum swadaya.
5. Meminta Dinas Sosial bersama mitra strategis menangani korban terdampak yang kini masih dalam penampungan darurat dengan memperkuat pasokan kebutuhan posko dan dapur umum untuk melayani kebutuhan dasar pengungsi.
6. Meminta pemerintah provinsi agar segera menetapkan status Provinsi NTT sebagai darurat bencana untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama pemerintah pusat/lintas kementrian.
7. Belajar dari bencana tropical siklon seroja maka sistim mitigasi bencana dan desiminasi informasi penting untuk diperkuat agar mencegah dampak yang lebih parah.
8. Pemerintah segera menyiapkan skema dana tanggap darurat bencana melalui dana Biaya Tak Terduga (BTT) dengan menyesuaikan kebutuhan penangan covid 19.
9. Pemerintah segera melakukan koordinasi cepat dan langkah tanggap darurat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kini terdampak langsung mengingat kebutuhannya sangat urgen dan mendesak.
Yunus menyebut bahwa catatan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat bersama mitra terkait merupakan catatan awal. Sehingga, lagi kata Yunus, catatan dan rekomendasi itu akan dievaluasi pelaksanaannya guna penanganan tahapan lebih lanjut (Rekonstruksi Bencana).
Rian Umbu
