News

Usai Rakernas PSI di Makassar, Kepala Daerah PSI Bahas Kebutuhan Pertanian dan Kehutanan dengan Menteri

×

Usai Rakernas PSI di Makassar, Kepala Daerah PSI Bahas Kebutuhan Pertanian dan Kehutanan dengan Menteri

Sebarkan artikel ini

NTT-News.com, Makassar — Usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar, Ketua DPD PSI Kabupaten Rote Ndao, Simson Polin, bersama sejumlah kepala dan wakil kepala daerah dari PSI melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Rote Ndao, Bupati Sikka, Wakil Bupati Kupang, serta beberapa kepala daerah lainnya yang berasal dari PSI.

Dalam pertemuan itu, para kepala daerah menyampaikan langsung berbagai kebutuhan prioritas di daerah masing-masing, khususnya di sektor pertanian dan kehutanan.

Pembahasan difokuskan pada penyediaan bibit dan anakan komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan jambu mete, serta program cetak sawah baru, dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan kebutuhan penunjang lainnya guna meningkatkan produktivitas pertanian daerah.

Ketua DPD PSI Rote Ndao, Simson Polin, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan program nasional benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah, khususnya petani.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah.

Ia menghimbau agar setiap program nasional di daerah wajib dijalankan secara konsisten oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, demi tercapainya target pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah pusat akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) bersama seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, dan unsur Forkopimda yang dijadwalkan berlangsung di Bogor pada 2 Februari 2026.

Rakor tersebut direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama seluruh menteri Kabinet Merah Putih, sebagai forum penguatan koordinasi dan penyelarasan program strategis nasional hingga ke tingkat daerah.***