NTT-News.com, Betun – Forum Mahasiswa peduli pendidikan antara Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA TTU) dan Persatuan Mahasiswa Kristen (PMKRI MALAKA) Tak diizinkan Mapolsek Malaka Tengah, untuk melakukan aksi peduli pendidikan Malaka, gabungan mahasiswa mendatangi Kantor DPRD Malaka meminta pernyataan, terkait penundaan momentum upacara 2 Mey 2018,di Kabupaten Malaka, yang baru dilaksanakan hari ini di Lapangan Umum Betun, Kecamatan Malaka Tengah. (7/5/2018)
Ketua negosiator aksi forum peduli pendidikan Malaka, Remi Seran Mahasiswa Unimor Semester VI, mengatakan Tanggal 2 Mei menjadi hari bersejarah yang setiap tahunnya diperingati dengan melaksanakan kegiatan Upacara Umum di masing-masing daerahnya sesuai surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Terkait hal ini timbul beberapa pertanyaan mendasar yakni bagaimana kesesuaian antara realisasi dari peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah. Apa alasan yang mendasari sehingga pelaksanaan momentum bersejarah Hari Pendidikan Nasional ditunda oleh Bupati Malaka. Mengapa tidak dilakukan delegasi wewenang dan tugas dari kepala daerah dalam hal ini Bupati untuk menggantikan posisinya.
Sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 point ke tiga yakni pemerintah daerah adalah Kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Kenyataan yang terjadi adalah Bupati Malaka selaku pimpinan daerah melalaikan tugasnya yakni melakukan perjalanan ke luar daerah bertepatan dengan peringatan Hardiknas. Hingga saat ini tidak ada klarifikasi tentang alasan yang jelas kenapa beliau meninggalkan tanggung jawab yang urgen dan melakukan penundaan.
Adrianus Bria Seran Ketua DPRD Kabupaten Malaka bersama jajaranya saat ditemui mahasiswa diruang Kerjanya meminta Mahasiswa untuk melakukan hal yang baik, terkait penundaan Hardiknas itu keputusan Bupati bersama stafnya, sebab pihaknya pun tidak tau terkait penundaan upacara Hardiknas di Malaka, akan tetapi pihaknya akan berkoordinasi untuk menghubungkan mahasiswa kepada Bupati Malaka, jangan saling mengancam soal aksi besar – besaran, dalam waktu yang sesingkat – singkatnya 2 X 24 jam akan melakukan aksi. Kalian semua anak malaka dan generasi malaka lakukan hal yang baik.
Pihaknya akan menyampaikan kepada Bupati Malaka, terkait pernyataan sikap Forum mahasiswa peduli pendidikan malaka, kepada Bupati Malaka, kami siap memfasilitasi mahasiswa bertemu Bupati Malaka.
Hal senada juga disampaikan Yulius Krisantus Seran, anggota DPRD Malaka dari Fraksi Gerindra mengatakan akan senantiasa mendampingi Mahasiswa bahkan sekalipun Masyarakat, yang ingin menyampaikan Aspirasi mereka, tentunya apa yang mereka ingin sampaikan adalah demi membangun Daerah Malaka. Sebab ini tindakan moril bukan tidakan anarkis. Kami pastinya akan memfasilitasi mahasiswa bertemu dengan pimpinan kami Ketua DPRD Malaka, bahkan kepada Bupati Malaka terkait penundaan Hardiknas yang dilaksanakan pada hari ini.
Sementara, Hendrik Fahik dihadapan mahasiswa menekankan gerakan ini gerakan peduli pendidikan, bila mana urusan persyaratanya seperti apa, juga dalam undang- undang sebagaimana mestinya, soal aksi barang biasa bagi aktivis yang hebat pastinya tidaklah anarkis, sebab mahasiswa mereka tahu tentang keamanan. (Ulu Bere)
