NTT-News.com, Maumere – Penerapan layanan unggul dan inovatif SAMSAT online diharapkan menjadi jawaban atas upaya peningkatan kualitas layanan yg dilakukan pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur bagi para wajib pajak kendaraan bermotor.
Semua jenis layanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL), Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini tengah disinergikan agar masuk dalam layananan Online yang terkoneksi langsung dengan Perbankkan.
Semua kabupaten/kota di NTT termasuk daerah-daerah yang baru dimekarkan ditargetkan harus online mulai tahun 2018. Tujuannya agar semakin memudahkan masyarakat melakukan pembayaran secara non tunai, lebih cepat dan mudah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Benny A.Litelnoni ketika membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistim Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten/Kota se Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 di Hotel Silvia Maumere pada (21/11).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT tersebut dihadiri Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar, Unsur Forkompimda Kabupaten Sikka, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT Drs.Hali Lanan Elias, Dirlantas Polda NT KombesPol Budi Indra Dermawan,SIK, MH, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT Drs. Bruno Kupok, Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang NTT Ari Wisnu Handoyo,SE, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT Darius Beda Daton,SH, dan Para Kepala UPT Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, Para Kasatlantas Polres se-NTT.
Wagub Litenoni mengatakan bahwa pemerintah propinsi NTT telah menjalin kerjasama dengan Bank NTT untuk merealisasikan pembayaran pajak melalui fasilitas layanan perbankkan diantaranya Teller, ATM dan mobile Banking. Dia berharap perluasan pelayanan bagi masyarakat dalam kerjasama tersebut segera dimulai pada tahun 2018 dengan demikian segala keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan dan berbagai isu miring tentang praktek pelayanan yang panjang dan berbelit belit dapat teratasi.
Secara nasional pelayananan online E-channel Perbankan, propinsi NTT ditargetkan secara bertahap akan terkoneksi dengan Samsat Nasional pada tahun 2019. Saat ini kata Litenoni telah dilakukan inovasi pelayanan oleh Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional guna memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Itulah sebabnya Wagub meminta kepada seluruh stakeholders dan seluruh peserta agar melakukan koordinasi dan evaluasi secara sungguh sehingga melahirkan gagasan segar dan inovatif dalam konteks percepatan pelayanan masyarakat dalam forum tersebut.
Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar dalam sekapir sirihnya menyampaikan terimakasih kepada pemerintah propinsi yang telah memilih kota Maumere Kabupaten Sikka sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Selain memberikan sedikit PAD bagi daerah, kegiatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan tepat guna bagi kepentingan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.
Di Kabupaten Sikka keluhan yang sama kata dia yakni soal kesadaran masyarakat membayar pajak dan juga masih saja terjadi keluhan seputar profesionalisme pelayanan pemerintah dan instansi teknis yang menangani urusan pajak kendaraan.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT Drs. Hali Lanan Elias ditemui terpisah kepada wartawan mengatakan Samsat merupakan wahana kerjasama antar tiga unsur terkait yakni Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI dan Departemen Keuangan yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak kelendaraa bea balik nama, sumbangan wajib dana kecelakaan kendaraan bermotor sekaligus untuk mengamankan pemerimaan negara dan penerimaan daerah.
Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat ujarnya, disadari masih banyak kandala dan hambatan dalam mekanizme pelayanan dikantor Samsat. Aspek sarana prasarana, terbatasnya SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak menjadi pemicu belum maksimalnya kualitas pelayanan masyarakat.
Atas dasar itulah melalui Badan Pendapatan, Penggelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi NTT pemerintah memfasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi dimaksud dengan maksud dapat melahirkan rekomendasi sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelayanan Samsat. Dia berharap kedepan operasional pelayanan Samsat di propinsi NTT dapat lebih optimal, transparan, akuntabel dan partisipatif. (fdl/For4)
