NTT-News.com, Waingapu – Kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di sekitar Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Sumba Timur, Kamis (12/3), Anggota DPRD NTT Antonius Landi menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib sekitar 9.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Di hadapan ratusan warga yang hadir dalam pertemuan sekaligus buka puasa bersama tersebut, Antonius menolak keras wacana rasionalisasi PPPK yang muncul sebagai dampak penerapan Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, para tenaga PPPK bukan sekadar angka dalam laporan keuangan daerah, melainkan tulang punggung pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan di NTT.
“Reses adalah momentum bagi kami di DPRD untuk mendengar langsung suara rakyat. Nasib 9.000 PPPK ini tidak boleh diputuskan hanya dari angka-angka anggaran. Mereka adalah bagian penting dari pelayanan masyarakat,” tegas Antonius.
Dalam dialog bersama warga, ia juga memaparkan sejumlah gagasan yang akan diperjuangkan di tingkat provinsi, antara lain:
1. Mendorong Afirmasi Pemerintah Pusat
DPRD NTT akan mendorong pemerintah daerah untuk menyurati pemerintah pusat agar memberikan masa transisi atau kebijakan khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti NTT.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Provinsi didorong lebih inovatif dalam meningkatkan PAD agar ruang fiskal semakin luas tanpa harus mengurangi tenaga pelayanan publik.
3. Rumah Aspirasi bagi Masyarakat
Sekretariat partai ditegaskan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat, termasuk tenaga PPPK, untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama.
Kegiatan reses yang berlangsung dalam suasana hangat itu ditutup dengan doa bersama dan buka puasa bersama warga. Melalui kegiatan ini, DPRD NTT ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan di tingkat provinsi tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Perjuangan untuk tenaga PPPK tidak berhenti di sini. Aspirasi masyarakat dari Sumba Timur ini akan kami bawa dan kawal di ruang-ruang sidang DPRD di Kupang,” pungkas Antonius. ***