NTT-News.com, Kupang – Bupati TTU Raymundus Sau Fernandez, membuktikan diri sebagai pemimpin yang peduli terhadap wilayah perbatasan. Atas kerjanya itu, Bupati Ray menerima penghargaan Prestasi Perbatasan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Idiologi Pancasila (UPK Pancasila).
Penghargaan yang sama juga diterima Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Bupati Malaka Stef Bria Seran, dan Bupati Belu Wilibrodus Lay.
Dalam Press Release Deputi Kepala UKP Pancasila Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Sonny Soeharso, yang diterima wartawan di Kupang, Senin (27/11), menyebutkan bahwa UKP Pancasila memberi apresiasi kepada sejumlah kementerian, TNI, Polri, BNPP, BUMN, Pemda, LSM dan sejumlah ormas keagamaan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Selain itu, kementerian/lembaga yang direncanakan menerima penghargaan, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian PDTP, Kementerian Agama, TNI, Polri dan BNPP. Sedangkan BUMN yang akan menerima penghargaan yakni Telkom dan Angkasa Pura I.
Di NTT, selain Gubernur, ada tiga Bupati yang akan menerima penghargaan yaitu Bupati TTU Raymundus Sau Fernandez, Bupati Malaka Stef Bria Seran dan Bupati Belu, Wilibrodus Lay.
Selain itu, Majelis Ulama Indonesia NTT, Nahdlatul Ulama NTT, Muhamadya NTT, Ormas Keagamaan Katolik, Ormas Keagamaan Protestan serta LSM Forum Pemuda Pelopor Pembangunan Perbatasan Kabupaten Belu.
Sonny Soeharso menjelaskan, pemberian apresiasi penghargaan tersebut sebagai upaya pengarusutamaan Pancasila di seluruh pelosok Tanah Air sebagai wujud dari implementasi Pancasila sebagai ketahanan ideologi.
“Dalam rangka mengarus-utamakan nilai-nilai Pancasila pada berbagai sektor pembangunan negara, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melaksanakan program berkala berupa ‘Apresiasi Perbatasan’ bagi kementerian/lembaga negara yang dinilai berhasil melakukan terobosan pembangunan pada lingkup kerja kementerian/lembaga dalam mewujudkan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK sehingga terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” jelas Sonny dalam siaran pers yang diterima wartawan di Kupang, Senin (27/11).
Sonny menjelaskan, apresiasi prestasi tersebut dapat dijadikan motivasi bagi kementerian/lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber keteladanan bagi masyarakat di ruang publik.
Sonny mengutip data Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki tiga perbatasan darat dan sepuluh perbatasan laut dengan negara lain. Yakni, Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea sepanjang 3092,8 km.
Sedangkan perbatasan laut antara lain dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini yang meliputi 92 pulau terdepan. Menurut dia, dengan banyaknya jumlah wilayah perbatasan, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan menyejahterakan kehidupan masyarakatnya di wilayah perbatasan.
“Kita perlu merubah paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar menjadi wajah terdepan yang mencerminkan kondisi Indonesia. Sehingga menuntut percepatan pembangunan di segala bidang di daerah perbatasan,” tegasnya.
Ketua Panitia Apresiasi Perbatasan, Twedy Ginting mengatakan, acara Apresiasi Prestasi Pembangunan Perbatasan dilaksanakan dengan menghadirkan kementerian/lembaga negara yang dinilai berhasil mewujudkan program-programnya. Acara dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila).
“Kegiatan ini merupakan kali kedua dari Apresiasi Prestasi. Dimana sebelumnya UKP Pancasila memberikan penghargaan bagi kementerian/lembaga yang sukses dalam penyelenggaraan Lebaran 2017,” katanya.
Selain penyelenggaraan Apresiasi Perbatasan, UKP Pancasila juga akan melaksanakan ToT Pemantapan Ideologi Pancasila bagi guru, dosen, SKPD, ormas keagamaan dan pemuda di wilayah Provinsi NTT. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa – Rabu, 28-29 November 2017, bertempat di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (*/elas/Tim)
