Kupang, Ntt-news.com – Dalam rangka mempercepat implementasi Program Pemerintah Pusat di Nusa Tenggara Timur, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menggelar Rapat Koordinasi Lintas Kementerian bersama para Kepala Daerah se-NTT di Aula Eltari, Kupang pada Rabu, (6/8/2025) pagi.
Dalam arahan pembukanya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa percepatan implementasi program Pemerintah Pusat di NTT adalah hal penting yang harus dikerjakan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh rencana dan program Pemerintah Pusat dapat diimplementasikan secara baik dan tepat sasaran di NTT.
“Acara ini lahir dari beberapa kali ada kunjungan Pak Menko atau yang diutus oleh Pak Menko dari Jakarta, baik Menko Polkam, Menko Pangan dan beberapa Menteri atau Wakil Menteri yang datang ke sini yang meminta agar berbagai program pusat yang ada di NTT ini bisa dikerjakan tahun ini,” tegas Melki.
Menurutnya, Pemerintah Pusat di bawah arahan Presiden Prabowo telah menyiapkan serangkaian program prioritas yang selaras dengan kebutuhan mendesak Provinsi NTT. Program-program ini dirancang bukan sebagai inisiatif terpisah, melainkan sebagai paket kebijakan terpadu yang secara langsung menyasar akar persoalan pembangunan di daerah.
“Kita punya dukungan anggaran tahunan sebenarnya besar sekali, tapi sampai saat ini dengan dukungan anggaran yang besar itu kita belum bisa lakukan oleh sebab kita belum siap karena berbagai alasan,” jelasnya.
Melki Laka Lena menyebutkan, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, NTT berpotensi kehilangan kesempatan untuk menggunakan anggaran hampir 8 Triliun ini oleh karena ketidaksiapan di lapangan.
“Ini yang sangat kita sayangkan, oleh karena itu, pertemuan kita hari ini dilakukan dalam rangka memastikan agar seluruh rencana pemerintah pusat yang akan melaksanakan kegiatan di NTT ini bisa kita kerjakan dengan baik,” ujar Melki.
Untuk mempercepat implementasi program Pemerintah Pusat di wilayah NTT, Gubernur Melki meminta dukungan dari seluruh stakeholder terkait untuk bergerak bersama menyukseskan agenda nasional ini.
Ia berharap agar forum rapat koordinasi ini bisa menghasilkan berbagai poin rekomendasi yang konkret dan terukur terkait upaya percepatan implementasi program Pemerintah Pusat di NTT.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki melaporkan bahwa beberapa program Nasional seperti Sekolah Rakyat dan MBG sudah mulai dijalankan di NTT. Namun demikian, dukungan Pemerintah Pusat masih sangat dibutuhkan dalam mentransformasi pembangunan di provinsi kepulauan ini.
Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang telah mengalokasikan 500 unit Program Revitalisasi Sekolah untuk NTT. Program Revitalisasi Sekolah adalah program unggulan dari Kemendikdasmen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Program ini mencakup perbaikan dan pembangunan infrastruktur serta penguatan transformasi digital di sekolah-sekolah.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Wakil Gubernur NTT, para pejabat yang mewakili dari kementerian/Lembaga terkait, Ketua DPRD Provinsi NTT, Jajaran Forkompinda Provinsi NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, para staf ahli Gubernur, para asisten Sekda Provinsi NTT, Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Walikota Kupang dan para Bupati / Wakil Bupati se-NTT, Para Sekretaris Daerah/Asisten se-NTT, para Pimpinan Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota se-NTT, Insan Pers dan Media Massa.
Turut hadir secara daring, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi G. Sadikin, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI RI, Abdul Kadir Kading.
Rapat Koordinasi ini membahas berbagai agenda penting yang menghadirkan narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Adapun agenda yang dibahas meliputi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Percepatan Implementasi DAK Spesifik Grand untuk peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi NTT, Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi NTT, Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah di NTT, Skenario Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2026, Strategi Pengembangan UMKM di Provinsi NTT untuk Indonesia, Implementasi Program Penanganan Stunting, Cek Kesehatan Gratis dan Peningkatan Kualitas Kesehatan di Provinsi NTT.
Tidak hanya itu, Rapat Koordinasi ini juga membahas perihal Produktivitas Tenaga Kerja di NTT, Strategi Perimbangan Keuangan dengan mempertimbangkan aspek Otonomi Daerah, Dana Perimbangan, Pengawasan Keuangan, Potensi Konflik dan Keterbatasan Pendapatan Daerah di Provinsi NTT; Strategi Bina Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah yang Efisien dan Efektif serta transparan dan Akuntabilitas di Provinsi NTT; Strategi Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan optimalisasi peran Pendamping PKH untuk mendukung pencapaian target pembangunan di Provinsi NTT; Penanganan P3K di NTT terkait penempatan dan pelaksanaan tugas; serta Strategi Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang belum merata di Provinsi NTT, dan Dukungan pelaksanaan PON ke XXII di NTT, Agenda Pelaksanaan Olahraga Nasional dan Pelaksanaan Tour de Entete.***
