NTT-NEWS.COM, Kupang – Pertemuan antara Komite IV DPD RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Aula Kantor Bappeda NTT, Kamis (28/5) terkesan sangat amburadul karena tidak menyediakan data secara baik oleh pemda dan pertemuan itu hanya dihadiri oleh staf instansi yang tidak memahami apa yang ditanyakan. Bahkan Asisten III Setda NTT, Alex Sena yang hadir pada kesempatan itu pun mengaku tidak siap.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI, H. Ajiep Padindang didampingi Anggota DPD untusan masyarakat NTT, Andre Garu sekitar 20 anggota DPD RI lainnya. Sementara dari Pemprov NTT, tak ada satu kepala dinas yang hadir, kecuali dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yang dihadiri sekretaris.
Pertemuan yang terkesan amburadul dan tak ada kesiapan dari Pemprov itu terlihat ketika Sekretaris BPMPD NTT, Gili Yoseph menjawab sejumlah aspek terkait pencairan dana desa yang bersumber dari APBN. Penjelasan Gili berbeda dengan penjelasan dari Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara.
Awalnya, Gili menjelaskan, hingga saat ini baru dua kabupaten yang dikirim dana desa. Namun karena penjelasannya berbeda dengan apa yang dijelaskan dari Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara, Gili meralat dan menyampaikan, dana desa sudah dicairkan untuk 13 kabupaten, sedangkan baru dua desa yang menerima dana dimaksud. Kisaran dana desa yang dialokasikan untuk setiap desa di NTT Rp200 sampai Rp300 juta.
Sementara itu, staf dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Thelma Bana mengakui, dirinya tidak bisa menjelaskan apa yang ditanyakan Komite IV DPD RI seperti dana bagi hasil pajak dan penetapan dana transfer, dan belanja langsung. “Saya sudah catat apa yang ditanyakan dan akan disampaikan ke pimpinan. Jawabannya akan disampaikan secara tertulis,” katanya.
Asisten III Setda NTT, Akex Sena mengakui, dirinya tidak siap untuk mewakili pemerintah dalam pertemuan dengan Komite IV DPD RI ini. Tapi karena sudah diminta, maka dirinya harus siap. Selain itu, saat ini banyak pimpinan instansi sedang bertugas di luar daerah. Salah satu masalahnya adalah surat untuk kegiatan ini baru diterima pada 25 Mei. Dengan limit waktu yang terbatas, pemprov kesulitan untuk berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, H. Ajiep Padindang meminta semua anggota DPD untuk tidak membuat pertanyaan yang terlalu serius dalam pertemuan ini karena Pemprov tidak siap, apalagi Asisten III Setda pun sudah sampaikan hal ini. Apa yang ditanyakan pada saat ini akan dijawab secara tertulis oleh pemerintah. Diharapkan, jawaban yang akan diberikan nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
“Perasaannya, Pemda NTT kurang peduli terhadap kita. Tapi mungkin, karena miss-comunikasi sehingga rapat tidak sesuai yang diharapkan,” tandas Ajiep.
Ketua Komite IV itu juga mengakui bahwa dirinya merasa malu dengan cara penerimaan Pemda NTT terhadap rombongan Komite IV DPD RI. Mungkin saja karena Pemda NTT belum paham tugas DPD RI. Namun dipahami bahwa persoalan itu karena ada komunikasi yang belum terbangun dengan alasan surat pemberitahuan baru tiba pada 25 Mei. (Rey)
